NGAMPRAH– Pembangunan proyek gedung baru DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyebabkan sejumlah rumah warga terdampak hingga mengalami retak-retak berlokasi di RT 03/RW 08 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah.
Seorang warga RT 03, Saeful Rahman mengungkapkan, PT Amarta selaku pengembang tidak mengindahkan lingkungan sekitar. Kebetulan, rumah Saeful tepat berada di depan proyek pembangunan gedung untuk para wakil rakyat tersebut.
“Akibat pembangunan gedung DPRD ini, rumah saya retak-retak. Kami juga menyayangkan pihak PT Amarta atau siapapun tidak ada koordinasi kepada masyarakat. Sekarang kalau sudah begini, ya masyarakat lagi yang dirugikan,” sesal Saeful saat ditemui di Ngamprah, Selasa (28/1).
Saeful bersama masyarakat yang terdampak pembangunan gedung dewan, sudah mengajukan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada PT Amarta.
“Saya juga menanyakan amdal (analisis dampak lingkungan) ke RT dan RW, bahkan sampai ke DPRD. Tapi, sampai sekarang belum ada tanggapan,” katanya.
Kendati begitu, dirinya mendukung dengan adanya pembangunan gedung dewan. Namun, yang disayangkan olehnya dan warga lainnya, PT Amarta tidak ada koordinasi dengan masyarakat yang terdampak.
“Jumlah masyarakat yang tedampak ada sekitar 52 kepala keluarga (KK), mereka mengajukan ganti rugi kerusakan rumahnya,” sebutnya.
Dampak dari pembangunan gedung dewan, selain bising oleh kendaraan yang menurunkan matrial, juga saat pemasangan pasak bumi yang menyebabkan rumahnya retak-retak.
“Jangankan kemarau, musim hujan lihat saja sendiri debunya beberapa kali kami sapu tetap saja numpuk lagi. Tembok rumah saya retak-retak saat pasang pasak bumi terpaksa kami tambal sebagain,” ungkapnya.
Bising pengerjaan proyek gedung itu dirasakan setiap hari. Bahkan, proyek yang dikejar waktu, tanpa ada hari libur terus beroprasional. “Tiap hari pengerjaan proyek tidak ada batasan. Pemasangan pasak bumi menurunkan barang, juga keluar masuk kendaraan besar bising yang saya terima setiap hari,” ujarnya.
Hampir sebulan lebih, kata dia, ajuan protesnya baik ke PT Amarta maupum ke DPRD tidak digubris. Rencananya, bersama warga lainya ia akan menggelar aksi unjuk rasa di depan pembangunan gedung dewan.
“Sebulan lebih belum ada tanggapan. Ya kalau tidak ada tanggapan, masyarakat yang tedampak berencana demo ke kantor pelaksana pembangunan,” pungkasnya. (drx)