oleh

Kampus Merdeka Jalan Komersialisasi Pendidikan

JAKARTA – Kebijakan Kampus Merdeka yang diusung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kurang berpihak pada kebutuhan. Bahkan kebijakan tersebut membuka pintu terjadinya komersialisasi pendidikan.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan kebijakan Kampus Merdeka tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat yang masih sedikit mengakses pendidikan tinggi.

“Kebijakan ini belum berpihak sama sekali dengan kebutuhan masyarakat yang masih berkutat pada masalah akses pendidikan tinggi,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/1) dilansir dari fin.co.id.

Dikatakannya, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar 31 persen. Bukannya meningkatkan APK, tapi justru kebijakan yang tidak membahas mengenai upaya peningkatan APK pada pendidikan tinggi yang dimunculkan.

Dia mengatakan kebijakan Kampus Merdeka lebih tepat disebut kampus bebas yang berarti memberikan kampus kewenangan untuk melakukan apapun. Termasuk tingginya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Apalagi dengan mempermudah jalannya Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), yang berujung pada komersialisasi pendidikan,” katanya.

Dia juga menilai kebijakan tersebut tidak menyinggung mengapa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) gagal dalam mencetak guru yang berkualitas.

“Hal lain terkait kebutuhan industri itu memang penting, tapi Tridharma perguruan tinggi juga harus tetap didahulukan. Jika, melulu tunduk pada industri maka kampus menjadi agen-agen kapitalis yang jauh dari misi kemanusiaan,” katanya.

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Baca Juga