Dikatakan, DKPP sebagai institusi yang menjaga dan menegakkan etik penyelenggara pemilu, punya peran penting. Salah satunya agar praktik suap di tubuh lembaga penyelenggara pemilu tidak terulang kembali. Kalaupun ada, harus mendapat sanksi maksimal dalam konteks etik dari DKPP.
Sosok yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi diharapkan cepat menyesuaikan diri dengan ritme kerja kelembagaan DKPP. Karena itu, diperlukan figur yang sudah teruji kepiawaiannya dalam praktik penyelenggaraan pemilu. “Masa depan pemilu Indonesia sedikit banyak ditentukan oleh pilihan Presiden atas figur yang akan mengisi kursi kosong di DKPP. Karena itu, Presiden Jokowi jangan sampai salah pilih orang,” bebernya.
Sebelumnya, DKPP mengharapkan agar pengganti mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan eks Ketua DKPP Harjono dilantik secara bersamaan. Sementara itu, jajaran komisioner KPU tidak lengkap sepeninggal Wahyu Setiawan. Dia diberhentikan oleh DKPP setelah tertangkap tangan KPK dalam kasus dugaan penyuapan.
Plt. Ketua DKPP Muhammad menjelaskan Harjono telah mengundurkan diri sebagai ketua merangkap anggota DKPP. Surat pengunduran diri telah disampaikan oleh Sekretariat DKPP kepada Presiden Joko Widodo. “Kita berharap surat masuk ke Presiden segera direspons. Kita juga akan menyurati putusan DKPP terkait pemberhentian Wahyu. Jadi harapannya pengganti Pak Harjono dan Pak Wahyu bisa dilantik bersamaan,” kata Muhammad. (khf/fin/drx)
