JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespon positif sinyalemen naiknya ambang batas (parliamentary threshold) yang digagas PDI Perjuangan. Dan ini sebenarnya sudah menjadi topik pembicaraan sejak tahun 2016-2017. Sayangnya tantantang yang digelorakan partai penguasa itu disambut dingin oleh sejumlah parpol dengan berbagai alasan.
”Mamang benar, pada saat kami terlibat pembahasan UU pemilu tahun 2016-2017 muncul dorongan atau gagasan dari sejumlah partai politik. Usulannya bervariasi, bahkan ada yang lebih dari lima persen,” terang Kapuspen Kemendagri Bahtiar kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (13/1).
Menurut Bahtiar, masukan tersebut sangat positif. ”Yang pasti usulan tersebut ada alasannya. Ada argumen objektifnya yang dikedepankan. Niatnya lebih dilatarbelakangi untuk sebagai upaya penyempurnaan regulasi kepemiluan ke depan yang lebih baik,” paparnya.
Yang pasti, sambung Bahtiar sebelum isu ambang batas ini digelontorkan PDIP, Mendagri Tito Karnavian sduah melakukan pertemuan dengan partai politik. ”Tentunya masukan tidak hanya parpil yang lolos ke parlemen saja. Banyak sekali masukan yang nanti dibutuhkan dari luar parpol di parlemen,” jelasnya.
Apalagi, hal ini berkaitan dengan seperti sistem demokrasi, soal kepartaian, pemilu, pilkada, hubungan pusat dan daerah, termasuk beberapa persoalan lainnya. ”Jelas aspeknya luas ya. Artinya dialog penting,” katanya.
Merespon gagasan yang diwacanakan PDIP, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad belum bisa bicara banyak terkait hal ini. Semua keputusan tetap bermuara pada hasil konsolidasi partai. ”Nanti akan ada konsolidasi. Ya membahas hal ini (Kepemiluan, red). Ya sekitar April atau Mei ya,”
Lagi-lagi Dasco belum bisa menyampaikan plus minus dari apa yang muncul soal ambang batas itu. ”Soal besaran ambang batas parlemen dan sistem pemilu apakah tertutup atau terbuka itu kan mesti disepakati. Dan Gerindra ya pasti merespon hal ini, dan keputusannya nanti ya,” terangnya seraya menyebut Gerindra juga akan membahas hal-hal penting selain Kepemiluan.Salah satunya Pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan di 270 daerah.
Selain Dasco, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PPP, Arwani Thomafi, juga merespon wacana yang digulirkan PDIP. ”Ya ada risikonya. Dinaikan pasti ada imbasnya, bisa jadi banyak suara yang diberikan masyarakat dalam Pemilu, akan hangus. Karena suara masyarakat tidak menjadi kursi di parleman,” terangnya.
