Ditanya soal dugaan keterlibatan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Djarot mengaku belum tahu. “PDIP memberi kesempatan aparat penegak hukum untuk mengurai kasusnya. Silakan saja. KPU juga supaya melakukan introspeksi untuk memperbaiki sistem,” bebernya.
Politisi PDIP yang juga Menkumham Yasonna H Laoly memastikan, partainya menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum kepada KPK. Dia menegaskan, PDIP akan taat pada hukum yang berlaku. “Kita negara hukum. Jadi harus taat pada hukum,” tegasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, selain Wahyu Setiawan, tim penindakan KPK juga mengamankan seorang politikus dan calon anggota legislatif (caleg) dari PDIP yakni Harun Masiku. Mereka diduga terlibat tindak pidana suap berkaitan dengan Pergantian Antar-Waktu (PAW) anggota DPR RI.
Harun Masiku merupakan caleg PDIP untuk DPR RI pada Pileg 2019 dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I nomor urut 6. Dapil tersebut meliputi Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Namun dalam Pileg 2019, HM tak terpilih menjadi anggota DPR.
KPU menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. PDIP dalam rapat pleno KPU 31 Agustus 2019 sempat meminta KPU mencoret Riezky dari daftar anggota DPR terpilih dan mengajukan nama Harun. Namun, KPU menolaknya. Harun diduga melobi Wahyu supaya dapat duduk di DPR RI. (khf/fin/rh)
