Pimpinan MPR Temui Presiden Ke-5 Indonesia

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama delapan orang wakilnya menemui Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (10/10). Ini merupakan kunjungan resmi pertama Pimpinan MPR ke para tokoh bangsa.

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, selain silaturahmi dan mengantarkan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 di MPR RI, pimpinan juga berdiskusi banyak hal tentang kebangsaan dan kenegaraan.

“Sebagai perempuan pertama yang menjadi Presiden Indonesia sekaligus Ketum Partai PDIP integritas kenegarawanan Ibu Mega tak perlu diragukan. Kita perlu banyak mendengar dan belajar dari beliau” ujar Bamsoet usai bertemu Megawati Soekarnoputri, di Jakarta, Kamis (10/10).

Dalam kunjungan resminya kali ini, Bemsoet ditemani oleh delapan wakilnya, diantaranya Ahmad Basarah (F-PDIP), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fuwaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD). Satu wakil tidak ikut yakni
Lestari Moerdijat yang merupakan utusan Nasdem dan satu-satunya perempuan dari 10 pimpinan MPR periode 2019-2024.

Dalam pertemuan itu, Bamsoet mengungkapkan, Megawati mengusulkan amandemen terbatas khususnya di bidang perekonomian. Selain itu, diperlukan dibuatnya blueprint pembangunan Indonesia ke depan.

Menurutnya, konsep membangun bangsa haruslah pembangunan berkelanjutan selama 50 bahkan 100 tahun ke depan. Sehingga yang dilakukan oleh satu masa pemerintahan presiden bisa dilanjutkan ke kepemimpinan kepala negara berikutnya.

”Jangan sampai ganti presiden berganti pula arah pembangunan bangsa. Blueprint pembangunan ini yang akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengkajian MPR RI dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat,” katanya.

Politikus Golkar itu juga memastikan, blueprint diperlukan agar setiap presiden punya pegangan arah pembangunan, tanpa menghilangkan sisi sistem presidensial yang dianut Indonesia. Karenanya, amandemen terbatas tidak akan menyentuh sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

”Dengan adanya blueprint, pembangunan akan lebih fokus dan terarah. Menghindari terjadinya salah konsep atau salah sasaran pembangunan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, usai bertemu Megawati Soekarnoputri, pimpinan MPR RI juga akan menemui Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan