BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) bertekad mempertahankan predikat kota sehat Swasta Saba Wistara pada 2019 ini. Penghargaan tersebut merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah dalam bidang kesehatan.
Swasta Saba Wistara merupakan level tertinggi penghargaan untuk kota sehat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Kota Bandung sudah tiga kali berturut-turut meraih predikat Swasta Saba Wistara yakni pada 2016, 2017 dan 2018.
“Namun mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Oleh karena itu, tugas semua pemangku kepentingan untuk mempertahankan Swasti Saba Wistara,” kata Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyatakan saat menerima tim verifikasi kabupaten kota sehat di Auditorium Balai Kota, Jalan Wastukancana, Selasa (8/10/2019).
Yana mengungkapkan, Swasta Saba Wistara termasuk penghargaan pemerintah dengan penilaian yang cukup rumit, lantaran menyentuh banyak aspek. Dengan bobot indikator tersebut wajar apabila penghargaan ini menjadi bergengsi bagi pemerintah daerah.
“Untuk mencapai predikat Swasti Saba Wistara paling tidak harus memenuhi aspek penilaian permukiman, sarana dan prasarana sehat, perkantoran dan industri sehat, lalu lintas dan pelayanan transportasi, pariwisata sehat, ketahanan pangan, dan lain-lain,” jelasnya.
Untuk itu, Yana meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan aparat kewilayahan di lingkungan Pemkot Bandung untuk mendukung beragam upaya menciptakan tatanan yang baik guna menciptakan kota sehat.
“Saya menggarisbawahi setidaknya ada lima kata kunci mempertahankan Swasti Saba Wistara, yaitu perencanaan, partisipasi publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi, serta integrasi. Lima aspek inilah yang saya dorong agar diimplementasikan di semua lini,” pinta Yana.
Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi Kabupaten Kota Sehat Tingkat Pusat, Nugroho mengungkapkan, kedatangannya bersama tim penilai hanya untuk memastikan berbagai upaya dari Pemkot Bandung berjalan dengan lancar.
“Kedatangan kami ke sini ingin menyaksikan hal yang sudah banyak diperbuat oleh Kota Bandung. Saya yakin dari tujuh tatana itu sudah mentok. Jadi tidak ada lagi tatanan yang dilakukan oleh kabupaten kota,” ucap Nugroho.
Menurutnya, untuk mewujudkan kota sehat ini bukan hanya persoalan kesehatan semata. Sebagian besar pengaruh yang memberikan dampak besar justru datang dari luar bidang kesehatan.
