JAKARTA – Secara umum yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap parlemen.
Hal tersebut diungkapkan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus melalui siaran tertulisnya kepada para wartawan, Rabu (2/10).
Untuk itu, lanjutnya, dia meminta DPR periode 2019-2024 segera bekerja dan memperbaiki kinerja parlemen sebelumnya, demi mengembalikan kepercayaan rakyat.
”Apalagi belakangan ini secara vulgar ditunjukkan melalui aksi massa yang memprotes kualitas legislasi yang dihasilkan DPR. Mengembalikan kepercayaan publik tentu tak bisa dilakukan sekejap,” ujar Lucius.
Menurutnya, untuk mengembalikan kepercayaan publik, anggota dewan bisa menunjukan kualitas kerja, khususnya dalam menyikapi beberapa isu krusial dalam legislasi yang sudah disahkan DPR maupun yang akan disahkan DPR.
”Pertama sikap tegas harus dibuktikan DPR baru, atas komitmen pemberantasan korupsi dengan menyerap aspirasi publik dalam menghadapi proses lanjutan atas pengesahan UU KPK yang kontroversial,” ujarnya.
Kedua, sikap tegas DPR baru juga harus diperlihatkan dalam proses pembahasan beberapa RUU Kontroversial dari periode sebelumnya. DPR baru, kata Lucius, harus maksimal dalam melakukan uji publik atas RUU yang dibahas sehingga uji publik bukan sekedar formalitas saja.
”Kepercayaan publik akan pulih jika pada isu-isu krusial terkait RUU kontroversial, DPR baru mampu melibatkan partisipasi luas masyarakat dan menjadikan masukan publik sebagai pertimbangan utama penyusunan legislasi. Rakyat jangan hanya ditipu oleh basa-basi seremoni sosialisasi seperti selama ini,” tegasnya.
Selain kualitas legislasi, lanjut Lucius, DPR baru juga mempunyai beban kerja dalam bidang Pengawasan. Pasalnya, parlemen dikuasai oleh koalisi pendukung pemerintah yang bisa menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi berpotensi melemahkan fungsi kontrol parlemen terhadap pemerintah.
”Potensi parlemen baru menjadi tukang stempel makin terbuka jika DPR sebagai lembaga mengabaikan peran mereka sebagai kekuatan penyeimbang atas eksekutif. Karena itu, mereka harus menjadi kekuatan penyeimbang dengan cara mendekatkan diri kepada rakyat dan menjadi saluran untuk aspirasi warga yang luput dalam kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Lucius mengatakan fungsi anggaran juga menyediakan tugas buat DPR baru sehingga bisa memastikan anggaran tepat sasaran untuk kepentingan luas. Menurut dia, yang paling mendesak dari tugas ini adalah memastikan DPR sendiri tidak justru memanfaatkan kekuasaan budgeting mereka untuk menyunat anggaran yang dialokasikan bagi rakyat.
