CIMAHI – Setelah sempat gagal lelang, akhirnya pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi terealisasi. Sebagai tanda dimulai pembangunannya, proses groundbreaking atau peletakan batu pertama pun dilaksanakan pada Senin (2/9).
Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna yang didampingi Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiyana serta unsur pejabat lainnya hadir langsung di Jalan Aruman yang menjadi lokasi pembangunan proyek senilai Rp 80 miliar tersebut. Proyek itu dibangun di atas lahan seluas 11.005 meter persegi.
Namun untuk pembangunan tahun ini, dipastikan tidak akan terealisasi 100 persen. Sebab, nilai kontrak dengan pemenang tender yakni PT Pola Mitra Jaya hanya Rp 35.527.079.000. Jelas masih jauh dari nilai Detail Engineering Design (DED) yang mencapai Rp 80 miliar lebih.
Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna mengatakan, tahap awal pembangunan sementara difokuskan pada konstruksi utama bangunan MPP seperti struktur, lantai, serta kolom dan basement yang rencananya akan dikerjakan sampai 31 Desember mendatang.
”Ini baru tahap pertama, yang penting konstruksi dan basement. Targetnya 135 hari pengerjaan,” ujar Ajay saat ditemui di lokasi ground breaking MPP, Senin (2/9).
Setelah tahap pertama selesai, terang Ajay, baru dilanjutkan ke tahap ke dua pembangunan yang mulai merambah ke pembuatan fisik gedung. Jika sudah selesai, MPP akan ditempati sekitar 22 pelayanan vertikal.
”Sekarang fokus dulu saja ke pembangunan fisik MPP-nya, ini juga waktu ya sudah mepet karena sempat gagal lelang,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Deni Hendiani, mengatakan nilai kontrak pengerjaan struktur bangunan MPP tahap pertama sendiri sebesar Rp 35,4 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 40,5 miliar.
Setelah pengerjaan tahap pertama selesai, pihaknya bakal melanjutkan ke tahap kedua yakni pelelangan pengerjaan bangunan gedung MPP dengan perkiraan anggaran sebesar Rp47 miliar yang direncanakan terlaksana pada tahun 2020.
”Jadi yang Rp 35,4 miliar itu hanya untuk struktur bangunan, belum termasuk gedung. Bangunan gedung paling cepat dikerjakan Januari,” jelasnya. Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan MPP mencapai Rp120 miliar sudah termasuk dengan interior dan penyekatan bagian dalam gedung MPP, yang diserahkan sepenuhnya ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
