BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyaksikan pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 RI di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (16/8/19).
Menurut Emil –sapaan akrab Ridwan Kamil, pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di hadapan anggota DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta, itu mengingatkan bangsa ini tentang tantangan yang akan dihadapi Indonesia di masa depan.
“Salah satu (tantangan) persiapan bangsa Indonesia menghadapi revolusi 4.0 yang mungkin menghilangkan pekerjaan tapi juga menghadirkan pekerjaan-pekerjaan baru, SDM (Sumber Daya Manusia) harus disiapkan,” kata Emil.
“Kerja sama lembaga diperkuat, kemudian peraturan-peraturan dari pusat sampai daerah yang bukan soal kuantitasnya tapi juga kualitas,” tambahnya.
Emil pun mengatakan bahwa kualitas aturan yang diharapkan Presiden Jokowi sejalan dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat melalui semangat reformasi birokrasi.
“4.0 kita siapkan, bahkan kita ada rencana MoU (nota kesepahaman) membuat SMK 4.0 di Purwakarta, sedang kita siapkan sebagai prototype,” ujar Emil.
Adapun, Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan berdurasi sekira 30 menit dengan mengenakan pakaian adat Sasak dari Nusa Tenggara Barat. Di awal pidatonya, Jokowi meneguhkan semangat para pendiri bangsa bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta atau Pulau Jawa.
“Tapi Indonesia adalah seluruh Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari pulau Miangas hingga pulau Rote,” ucap Jokowi.
Untuk itu, menurut Jokowi, pembangunan yang dilakukan harus Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. “Indonesia maju bukan hanya karya presiden, wapres, legislatif ataupun karya yudikatif. Tapi keberhasilan Indonesia adalah hasil karya pemuka agama, pendidik, pelaku usaha, buruh, pedagang, nelayan, serta seluruh karya anak bangsa,” tegasnya.
Selain itu, manajemen, sistem, dan tata kelola pemerintahan harus dibangun dengan baik, bukan melalui prosedur yang panjang. “Tata kelola pemerintahan yang baik bukan dilihat dari tata kelola yang panjang, tapi dari prosedur yang cepat dan sederhana yang bisa mendorong kecepatan dan lompatan kemajuan,” ucap Jokowi.
