BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat semakin bersemangat memberantas kemiskinan dengan berbagai program inovatif berbasis desa dan menggunakan pendekatan digital.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat melansir bahwa per Maret 2019 angka kemiskinan di Jabar telah menurun. Ini menjadi catatan positif bagi kepemimpinan Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum yang menjabat belum genap setahun.
Berdasarkan data BPS, per Maret 2019 tercatat ada 3,4 juta jiwa warga miskin dari total total penduduk 25,1 jiwa atau 6,91 persennya. Periode yang sama pada tahun lalu, jumlah warga miskin tercatat 3,61 juta jiwa atau 7,45 persen dari total populasi.
“Angkanya masih di bawah angka nasional yang 9,41 persen. Jumlah penduduk Jabar terbanyak di Indonesia, tapi angka kemiskinannya nomor tiga. Penilaian objektifnya seperti itu saya kira,” ujar Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Jabar Hermansyah, Selasa (16/7/2019).
Masih menurut BPS, jumlah warga miskin di perkotaan per Maret 2019 turun menjadi 2,268 juta jiwa, dari dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2,327 juta jiwa. Sementara warga miskin di perdesaan juga turun dari asalnya 1,13 juta jiwa menjadi 1,287 juta jiwa.
“Lagi-lagi angkanya turun baik di perkotaan maupun perdesaan. Yang menarik, angka kemiskinan di desa turun lebih cepat 0,25 persen dibandingkan di perkotaan 0,20 persen. Ini menunjukkan program berbasis desa mulai menampakkan hasilnya,” kata Hermansyah.
Sementara itu gini rasio Jabar menurut BPS, per Maret 2019 tercatat 0,402 menurun dari tahun sebelumnya yang ada di angka 0,407. Disebutkan pula gini ratio perkotaan 0,410 sedangkan perdesaan 0,319.
“Jabar memiliki daerah pabrik yang beberapa berdekatan dengan DKI Jakarta, seperti Kabuaten/Kota Bogor, Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Tentu saja UMR-nya sedikit banyak terpengaruhi standar Jakarta yang tinggi. Sementara daerah yang lain tidak demikian,” kata Hermansyah.
Menurut Hermansyah, program pengentasan kemiskinan Pemdaprov Jabar menangani dua sisi. Pertama, membantu program pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Miskin, dan program pusat lainnya. Namun di sisi lain, Pemdaprov fokus meningkatkan pendapatan warga melalui program-program seperti Kredit Mesra, One Pesantren One Product (OPOP), One Village One Company (OVOC), dan program lainnya seperti Desa Digital yang meningkatkan kualitas SDM sehingga warga desa menjadi lebih produktif.
