JAKARTA – Isu calon menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin mulai jadi perbincangan publik. Belakangan ini, viral beredar di media sosial (Medsos) sejumlah nama yang akan menjadi menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan Presiden Terpilih Joko Widodo hingga saat ini belum menyusun Kabinet Kerja jilid II. Alasannya, Presiden dan Wapres periode 2019-2024 belum dilantik. “Ada muncuk beragam informasi di media sosial terkait susunan kabinet. Saya pikir tak perlu ditanggapi. Namanya juga isu,” ujar Moeldoko di Kantor KSP di Jakarta, Selasa (02/7).
Dia mengimbau masyarakat tidak perlu terlalu menanggapi informasi yang belum jelas tersebut. Mantan Panglima TNI itu mengatakan tidak ada tim khusus dalam penyusunan kabinet. Sebab, hal itu merupakan hak prerogatif presiden.
Sebelumnya, beredar di situs jejaring sosial Youtube dan media sosial yang menyebutkan sejumlah nama menteri yang akan menduduki posisi di Kabinet Jilid II. Nama-nama tersebut di antaranya Sri Mulyani, Luhut Binsar Pandjaitan, Grace Natalie bahkan Sandiaga Uno.
Hal senada juga disampaikan calon wakil presiden terpilih KH Ma’ruf Amin. Menurutnya, dia dan Jokowi belum menyusun kabinet. Termasuk apakah ada kader NU yang akan mengisi posisi menteri. “Belum, saya belum memberi usulan. Kalau NU, biar NU saja yang usulkan. Nanti kan Pak Jokowi bicarakan juga dengan saya,” ujar Ma’ruf Amin di kantor MUI Pusat Jakarta, Selasa (02/7).
Ma’ruf menyerahkan sepenuhnya soal calon menteri kepada Jokowi selaku presiden terpilih 2019-2024. Ma’ruf Amin enggan berbicara banyak tentang calon menteri, termasuk menteri muda. “Saya belum bicarakan soal itu, Termasuk soal kriterianya seperti apa,” imbuhnya.
Seperti diketahui, muncul pesan berantai berjudul ‘Perubahan Nomenklatur dan Kandidat Menteri Kabinet Kerja 2019-2024’. Tertulis perincian 4 nama menteri koordinator, 30 menteri, 4 pejabat setingkat menteri, dan 3 kepala lembaga pemerintahan nonkementerian.
Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan komposisi kabinet baru pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sedikitnya harus terbagi rata dari kalangan partai pendukung dan profesional. Sehingga dapat mengakomodasi keinginan politis koalisi sekaligus menyediakan ahli di pemerintahan. “Setidak-tidaknya fifty-fifty (50-50) antara menteri dari partai dan non partai,” kata JK.
