Bulog juga diharapkan dapat melaksanakan manajemen fungsinya dengan lebih baik, terutama karena Bulog juga masih mengemban tugas publik dari pemerintah dalam hal pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Penggunaaan CBP ini penting di antaranya untuk melakukan operasi pasar demi menstabilkan harga pangan dan juga cadangan negara kalau terjadi keadaan darurat seperti bencana alam.
Pakar Pertanian dari IPB, Dwi Andreas malah tak yakin operasi pasar atau program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) oleh Bulog dapat menyelesaikan masalah. Sebab, langkah ini justru bisa menambah masalah baru, yakni menekan harga gabah di tingkat petani.
“Dulu proses in dan out kan sekitar 230 ribu ton per bulan sehingga rutin, namun ketika ini berubah, Bulog tidak siap menyalurkan ke outlet lain sehingga beras yang disimpan outnya menumpuk tidak tersalurkan dengan baik, sudah barang tentu beras ada umurnya,” ujarnya.
Bulog sendiri berencana melakukan operasi pasar sampai Desember mendatang. Oleh karena itu, dia ingin operasi pasar mengedepankan kehati-hatian.
“Bulan-bulan sekarang, sampai Agustus jangan jor-joran operasi pasar, kasihan petani karena harga gabah sudah pasti tertekan. Kalau ada operasi pasar 175.000 ton per bulan, itu pasti berdampak ke petani,” tuturnya
Dia mengingatkan, menyerap gabah dari petani dan mengendalikan harga beras di pasar adalah tugas utama Bulog. Namun saat ini, kata dia, dua peran itu tidak maksimal dijalankan.
Fungsi perlindungan usaha di petani tidak berjalan karena terkait aturan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) lama yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
“HPP saat ini sekitar Rp 3700 dan rencananya dinaikkan 10 persen, menjadi sekitar Rp 4070 per kilogram untuk gabah kering panen,” tutup dia (fin/yan)
