oleh

Neneng Diganjar 7,5 Tahun Penjara

BANDUNG – Sidang lanjutan Bupati Bekasi Non-Aktif Neneng Hassanah Yasin. Dalam Sidang tersebut dituntut pencabutan hak politik. Jaksa KPK meminta majelis hakim untuk mencabut hak Neneng untuk dipilih dalam pemilu selama 5 tahun setelah tuntas menjalani hukuman pidana. Di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (08/05).

”Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memutuskan menjatuhkan pidana tambahan hak dipilih selama 5 tahun terhitung selesai menjalani pidana,” ucap jaksa saat membacakan tuntutannya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Baca Juga:  PIM di Soreang Selalu Sepi Pengunjung, Ini Penyebabnya

Luhut Sagala Penasehat hukum Neneng Hasanah mencatat ada dual hal catatan berkenaan dengan tuntutan yang disampaikan oleh Hakim.

” Terutama mengenai pasal menurut jasa terbukti, kami tidak sependapat dengan jaksa bahwa menurut kami dakwaan yang tepat itu pasal 11, karena kalay pasal 12 b yaitu terdakwa diang­gap melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajia­bannya,’’ ungkapnya.

Luhut Sagala menambahkan bahwa penandatanganan IUPT memang kewenangan Neneng selaku Bupati , Jikalau tanah tersebut di ataa 10 Ha.

Baca Juga:  Krisis Kebebasan Akademik di Era Jokowi, Banyak Dosen yang Diteror

”Jika sudah diatas 10 Ha, penandatanganan IUPT itu ada di kewenangan Bupati.” Ungkapnya

Luhut Sagala membantah tuntutan jaksa, karena tidak ada ketentuan yang dilanggar.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga