BANDUNG – Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Provinsi Jawa Barat, R Yunandar Eka Perwira, nampak terkejut saat dimintai komentarnya mengenai wacana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat ke daerah Tegalluar, Kabupaten Bandung yang digulirkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhalul Ulum saat menyampaikan sambutan di forum konsultasi public dan pembukaan rangkaian Musrenbang tahun 2020 di Gedung Sate, kemarin (21/2).
“Luar biasa, itu baru dengar. Dulu juga pernah ada wacana mau pindah ke Walini, Kabupaten Bandung Barat. Ini ujug-ujug di pindah ke Tegalluar, Kabupaten Bandung,” katanya sambil tertawa.
Pihaknya meminta agar Wakil Gubernur Jawa Barat untuk mengecek langsung daerah Tegalluar, sehingga mengetahui secara persis kondisi disana. “Mungkin beliau belum pernah lihat Tegalluar seperti apa,” imbuhnya.
Baca Juga:Luthfi Antarkan Indonesia ke Final Piala AFF U-22Messi Mengukuhkan Koleksi 50 Hat-Trick
Dijelaskan, kondisi wilayah Tegalluar saat ini masih hamparan sawah dan kolam-kolam ikan. “Mungkin, kalau kereta cepat sudah ada Tegalluar akan berubah, karena stasiunnya disana,” jelasnya.
Bahkan, untuk memindahkan sebuah pusat pemerintahan, apalagi setingkat provinsi harus ada kajian yang cukum detail. “Masih jauh ya, harus dikaji dulu,” pungkasnya.
Sebelumnya, dihadapan para tamu undangan yang hadir dalam forum konsultasi public, diantaranya ada perwakilan Bappenas RI, Uu mengungkapkan wacana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung ke wilayah Tegalluar, Kabupaten Bandung.
Pada saat wawancara dengan awak media, Uu mengaku bahwa rencana pemindahan tersebut sudah dibahas, dengan alasan Kota Bandung sudah tidak mampu lagi menampung arus lalu lintas, ditambah posisi kantor tiap OPD yang jaraknya jauh dari kantor Gubernur dan Wakil Gubernur di Gedung Sate. “Kota Bandung sudah macet dan kerasa sama saya, saat saya butuh dinas untuk mendapingi tamu, menunggu minimal 20 menit kalo yang dekat, sementara kebijakan segera dibutuhkan untuk masyarakat,” ucapnya.
Jika memang wacana itu terjadi, pihaknya ingin pusat pemerintahan provinsi nantinya dalam satu kawasan, sehingga mempercepat dan mempermudah koordinasi antarOPD. “Inikan keinginan, mudah-mudahan dalam kepemimpinan kami bisa terwujud,” harapnya. (jun)