NGAMPRAH– Sekda Kabupaten Bandung Barat Asep Sodikin angka bicara soal molornya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ada di masing-masing dinas yang berdampak pada tertundanya honor bagi pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Asep menjamin persoalan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu dekat ini. “Penyelesaiannya hanya dikomunikasi serta waktu saja. Nanti saya akan coba hubungi Bappelitbangda sebagai pihak yang menangani program di dinas,” kata Asep kepada Jabar Ekspres, Rabu (20/2).
Menurut Asep, penyelesaian DPA ini memang harus mendapatkan persetujuan melalui tanda tangan beberapa pejabat yang tergabung dalam TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Seringkali memang, momentum waktu antara dinas dengan TAPD ini yang menjadi persoalan. “Misalkan dinas ada waktu, TAPD lagi sibuk di luar. Begitu juga sebaliknya. Bagusnya memang dikomunikasikan dulu waktu yang tepat. Tapi saya pastikan sebelum akhir Februari sudah selesai soal DPA ini,” katanya.
Foto: Humas Setda Bandung Barat
Dirinya juga membantah jika TAPD memperlambat proses DPA di masing-masing dinas. Apalagi jika dituding pilih-pilih dinas tertentu. Dia justru mendorong agar setiap dinas lebih kooperatif mengejar TAPD supaya kegiatan bisa langsung dimulai. “Dari TAPD tidak ada istilah memperlambat, malah kita ingin semua dinas mulai melakukan kegiatan. Sekarang saja di beberapa dinas sudah ada yang mulai kegiatan terutama pelayanan langsung ke masyarakat,” terangnya.
Asep juga tak menampik jika persoalan DPA ini berdampak pada tertundanya honor para pegawai TKK. “Jadi gini, TKK itu nempel di kegiatan dinas. Kalau DPA belum selesai maka honor juga belum bisa dibayarkan. Karena prinsipnya kerja dulu (ada kegiatan) baru dibayar. Kita akan proses lebih cepat, agar honor TKK supaya bisa cepat cair,” kata Asep.
Bila DPA sudah keluar, kata dia, seluruh dinas diminta untuk memaksimalkan kinerja dalam menjalankan program yang sudah disusun untuk satu tahun anggaran. Terutama harus mampu mewujudkan segala program yang sudah tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). “Kalau program bisa berjalan maka penyerapan anggaran juga bisa berjalan dengan baik. Intinya harus mampu mewujudkan visi AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius),” jelasnya.
