Selain fokus pada program dan penyerapan, dirinya juga terus mendorong setiap SKPD untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di tahun ini. Dia mencatat, PAD pada tahun 2018 mengalami surplus hingga Rp 25 miliar. Dari target Rp 375 miliar, pencapaian hingga akhir tahun lalu terealisasi diangka Rp 400 miliar. “Beberapa faktor mempengaruhi tercapainya PAD. Sebut saja mulai dari bertambahnya potensi pendapatan hingga memaksimalkan penarikan piutang sejumlah pajak,” terangnya.
Pernyataan sekda tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pemberitaan sebelumnya yang dimuat di Jabar Ekspres dengan judul “Honor Ribuan TKK Tertunda Karena DPA Molor”.
Tercatat, honor yang belum dibayarkan tersebut merupakan honor bulan Januari, sementara saat ini sudah akan memasuki minggu akhir di bulan Februari. Selain honor TKK, tunjangan kinerja (tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di beberapa dinas juga merasakan dampaknya.
Tertundanya honor TKK dirasakan langsung oleh Bagian Humas Setda Bandung Barat. Kasubbag Pemberitaan pada Humas Setda Bandung Barat, Efhi membenarkan jika hingga minggu ini honor bagi TKK belum bisa dicairkan dengan alasan masih dalam proses administrasi. “Honor TKK itu anggarannya diambil dari kegiatan (humas) yang ada di bidang, kalau DPA belum selesai, honor TKK pun belum bisa dicairkan. Paling lambat harapannya minggu depan sudah bisa cair karena minggu ini diusahakan DPA selesai dan langsung proses pengajuan,” kata Efhi. (drx)
