Sedangkan, KH Musrofa mewakili (MUI) menjabarkan beberapa hal. Antara lain, meningkatkan hubungan baik dengan Allah SWT. Lalu, mempererat dan menjalin hubungan baik dengan sesama umat muslim.
”Kemudian, terkait dengan kasus tersebut, jika ada kemunkaran maka jangan diam, oleh karena itu kita harus terus mendorong penegakkan hukum kasus ini,” jelas Musrofa.
Dia menilai, penegakkan hukum yang adil adalah dalam ranka memberi efek jera dan sebagai contoh bagi seluruh pihak agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
Baca Juga:Tujuh Daerah Duplikasi InovasiBus KPK Berikan Edukasi Anti Korupsi
Di bagian lain, Mashun Sofyan mewakiliki Visi Generasi mengatakan, sebelum kasus pembakaran bendera, mereka juga mengalami kasus yang berkaitan dengan lafadz tauhid sebagai symbol. Yaitu kasus penggerudukan markas visi generasi karena kami dianggap sebagai bagian dari HTI yang sedang mengampanyekan program Sebar Satu Juta Topi Tauhid.
”Dalam kasus tersebut, kami memandang bahwa itu adalah sebuah grand design dan apparat pun terlibat dalam hal ini. Kami memiliki bukti dalam bentuk video bahwa aparat keamanan terlibat dalam mengoordinir massa yang mengeruduk markas kami,” paparnya.
Di samping itu, pihaknya juga mengutuk keras kasus pembakaran bendera tauhid. Meski begitu, pihaknya juga mengajak komunitas ormas Islam untuk terus tabayyun.
”Ke depan kita akan menjalankan program 1 juta bendera tauhid yang dirilis pada aksi tanggal 2 November di Jakarta,” jelasnya.
Dalam FGD yang dipandu moderator Bagus Setiawan dan notulen Tatang Rustandi, S.Kom tersebut, ustad Hari Nugraha mewakili KPUB menilai, pokok masalah dalam kasus pembakaran bendera tauhid adalah lafadz tauhid yang menjadi simbol umum umat Islam. Bukan hanya milik HTI.
”Polisi seharusnya memahami bahwa kasus pemkaran bendera tauhid yang masuk dalam kategori penodaan agama, ukan merupakan delik aduan, sehingga respon kepolisian juga harusnya lebih baik,” ujarnya.
Ustad Jujun mewakili Madhussalam mengatakan, semua kasus yang berkaitan dengan umat Islam saat ini adalah sebuah grand design kelompok tertentu. ”Saya rekomendasikan selain mendorong penegakkan hukum. kita juga bisa menekan melalui para wakil rakyat kita di legislative agar memberi tekanan terhadap proses hukum kasus ini,” tegasnya.