BANDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai jika dalam kasus suap perizinan pembangunan proyek Meikarta diduga terdapat aliran Dana untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Jawa Barat. Untuk itu, KPK akan segera melakukan tindak lanjut serta pendalaman terhadap dugaan tersebut.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, meski belum secara pasti uang suap pembangunan proyek Meikarta yang menjerat Bupati Kabupaten Bekasi, Neneng Hasanah Yasin mengalir dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat. Namun, dirinya tidak menampik jika perlu adanya penelusuran lebih lanjut terhadap dugaan tersebut.
”Saya belum melihat itu tapi nanti penyidik akan melengkapi tapi biasanya kita akan mendalami secara bertahap,” kata Saut di Bandung, kemarin.
Disebutkan Saut, saat ini pihaknya terus mengumpulkan barang bukti terkait kasus suap perizinan pembangunan proyek Meikarta. Selain itu, penelusuran terhadap dugaan adanya aliran di dalam Pilkada Serentak Jawa Barat 2018 juga dilakukan dengan menggali informasi sejumlah saksi yang dihadirkan KPK.
Untuk itu, Saut menyebut KPK selalu mengistilahkan dengan sebutan ‘dan kawan-kawan’ kepada para pelaku dalam setiap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan. Sebab, KPK juga harus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan peran dan kaitan dari setiap orang yang diduga terlibat korupsi.
”Jadi, untuk ‘dan kawan-kawan’ ini perlu waktu karena KPK tidak boleh menyebutkan juga di depannya. Makanya selalu merunut pelan-pelan ke belakang, kroscek lagi baru kemudian kita bisa membuktikannya,” kata dia.
Saut menegaskan, dirinya enggan berspekulasi dan menyatakan jika telah ada aliran dana yang dipakai dalam proses demokrasi di Jawa Barat karena memerlukan waktu untuk pendalaman. Selama ini, kata dia, nama-nama yang kerap disebut pihaknya dalam kasus tertentu nyatanya tidak memiliki peran.
Maka dari itu, Saut meminta masyarakat agar bersabar dan menunggu proses pendalaman dugaan suap Meikarta. Dirinya memastikan KPK akan terus bekerja serta berupaya membongkar kasus yang menyeret kepala daerah di Jawa Barat.
”Saya belum bisa nyebut karena pasti nanya siapa orangnya. Sabar saja dulu karena ‘dan kawan-kawan’ peran orang per-orang seperti apa dalam setiap kasus masih kita dalami,” kata dia.
