MUTU Pendidikan di Jawa Barat dipandang belum menggembirakan. Masih jauh dari standar yang diharapkan. Salah satu alasannya, kekurangan infrastruktur penunjang.
Alasan itu mendorong Dinas Pendidikan Jawa Barat menghadirkan program Sekolah Jabar Juara. Sebuah terobosan percepatan pembangunan pendidikan Jawa Barat. Mendukung visi Gubernur Jabar Ridwan Kamil, agar masyarakat Jabar Juara Lahir Batin.
Sekolah Jabar Juara menjadi solusi masalah pendidikan klasik saat ini: jumlah peserta didik tak sebanding jumlah infrastruktur. Metode pembelajarannya mudah. Lulusan peserta didik SMP yang tidak sekolah karena bekerja, akan didatangi guru ke lokasi tempat siswa beraktivitas.
Tim Perumus Sekolah Jabar Juara Cucu Sukmana mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sangat konsen mendorong kemajuan pendidikan. Bahkan, pendidikan menjadi prioritas dalam inovasi 100 hari kinerja.
Menurut dia, data faktual di lapangan, banyak lulusan SMP yang belum tertampung. ”Kurang lebih 200 ribuan lulusan SMP yang belum tertampung. Ini menjadi pekerjaan rumah yang besar di tengah minimnya infrastruktur,” kata Cucu kepada Jabar Ekspres usai diskusi kelompok terpumpun tentang Sekolah Jabar Juara, di Mason Pane, Padalarang, kemarin (16/10).
Menurut Cucu, mengurai masalah pendidikan di tingkat Jawa Barat ini tidak hanya berbicara sistem. Tapi juga berkenaan dengan infrastruktur. Sebab, neraca pendidikan Jawa Barat masih timpang.
Masih ada ratusan ribu siswa sekolah dasar yang tersebar di 27 kabupaten/kota tidak tertampung di sekolah menengah pertama (SMP). Sebab, jumlah SMP di Jabar mengerucut ke atas. Lebih sedikit. Begitu pun SMA, lebih selektif lagi karena jumlahnya lebih sedikit.
”Sekolah Jabar Juara adalah pengembangan Sekolah Menengah Terbuka. Polanya sederhana, salah satunya berbasis teknologi. Teknisnya, mereka yang bekerja bisa sekolah di pabrik, di pesantren. Di mana saja, tanpa harus mengganggu aktivitas mereka” tuturnya.
”Berkenaan dengan kalender pendidikan pun, mereka peserta Sekolah Jabar Juara bisa ujian di mana saja dengan berbasis IT. Atau ikut ujian di sekolah induk,” sambungnya.
Dengan tingginya persoalan angka kelulusan yang tidak tertampung, maka kata dia, pihak kecamatan perlu aktif mendata siapa saja yang harus ikut Sekolah Jabar Juara.
