Dinsos Verifikasi Warga Miskin

NGAMPRAH– Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat gencar melakukan verifikasi dan validasi data terpadu dalam penanganan fakir miskin atau masyarakat kurang mampu di Bandung Barat.

Berdasarkan data saat ini, ada 161.582 rumah tangga yang tergolong tidak mampu. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, pada Dinsos KBB Yuyun Budiarti menjelaskan, validasi data tersebut dilakukan untuk memastikan agar program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran di sejumlah daerah yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

“untuk verifikasi dan validasi data ini setiap tahun terus berlanjut. Dalam kurun satu tahun biasanya dua kali penetapan data. Itu dilakukan di bulan Mei dan November, agar segala bantuan yang disalurkan oleh pemerintah bisa tepat sasaran,” kata Yuyun, kemarin.

Menurutnya, verifikasi dan validasi untuk penanganan kemiskinan tersebut cukup mudah dilakukan. Sebab saat ini verifikasi dan validasi data tersebut sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesehjateraan Sosial New Generation.

Selain itu menurutnya, dalam melaksanakan verifkasi dan validasi data untuk fakir miskin itu, selama ini pihaknya pun telah dibantu aparatur desa.

“Selama ini kami dibantu oleh pihak desa. Sebab, selama ini mereka yang lebih tau potensi di desa siapa yang layak dan tidak layak untuk mendapatkan program bantuan tersebut,” ungkapnya.

Yuyun menambahkan, bahwa hasil verifikasi data di setiap desa tersebut nantinya langsung diserahkan kepada pemerintah pusat.

“Kami harapkan masyarakat miskin ini bisa mendapatkan pelayanan dan batuan-bantuan sosial dari pemerintah,” tuturnya.

Untuk pengentasan kemiskinan di sejumlah daerah KBB pemerintah daerah juga terus memberikan melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube). Pada tahun ini, setidaknya total ada 69 Kube yang bakal mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah, provinsi, ataupun pusat.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Dewi Nur Anggraeni menambahkan, bantuan Kube dari APBD kabupaten digulirkan untuk 12 kelompok progran Gempungan, 15 kelompok wanita rawan sosial ekonomi, 1 kelompok program Penigkatan Peran Wanita Keluarga Sehat Sejahtera serta 1 kelompok program BSMS.

“Selain itu, ada juga bantuan dari provinsi untuk 10 Kube dan bantuan pusat untuk 30 Kube,” kata Dewi.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan