Kota Cimahi Raih Berbagai Penghargaan

CIMAHI– Pemerintah Kota Cimahi mendapat penghargaan atas prestasi raihan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak lima kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

TUNJUKKAN PENGHARGAAN: Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna menunjukkan penghargaan WTP yang diberikan BPK.

Penghargaan diserahkan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018, oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dan diterima oleh Wakil Wali Kota Ngatiyana di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis (20/9).

Wali Kota Cimahi, Ajay Muhamad Priatna mengungkapkan, raihan WTP merupakan hasil kerja keras dalam penyampaian laporan keuangan sesuai akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.

“Kami terus berupaya bagaimana dapat melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai kaidah akuntansi keuangan pemerintah dan hal ini diapresiasi pemerintah pusat,” ungkapnya, saat ditemui di Kantor Kecamatan Cimahi Utara, Selasa (25/9).

Menurut Ajay, raihan opini WTP sebagai perwujudan dari akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Pemkot Cimahi. Hal tersebut juga merupakan salah satu cara menjaga amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Raihan prestasi ini akan menjadi pemicu kami untuk bekerja lebih baik lagi. Dan Administrasi yang baik harus lebih ditingkatkan lagi dengan hasil kegiatan yang lebih efisien dan efektif, tepat guna, dan tepat sasaran, sehingga masyarakat Kota Cimahi dapat merasakan hasil dari kerja keras ASN Kota Cimahi,” ujarnya.

TERIMA PENGHARGAAN: Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna
menerima penghargaan Top 99 dalam bidang inovasi
pelayanan publik yang digelar Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Penghargaan diberikan Menpan-RB Syafrudin di Surabaya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Hella Haelani mengatakan, perolehan opini WTP didapat atas kerjasama dari berbagai pihak. “Kami selalu koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder baik dengan SKPD, masyarakat dan juga dengan tim BPKAD sendiri,” katanya.

Hella mengungkapkan, untuk meraih WTP ada beberapa keriteria yang harus dilakukan pihak pemerintah salah satunya adalah penyajian laporan keuangan yang lengkap, sistem pengendalian internal yang andal dan kepatuhan terhadap undang undang atau peraturan.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan