BANDUNG – Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Jawa Barat meminta proses perekrutan calon anggota KPUD Jawa Barat diulang. Sebab, ada dugaan Tim Seleksi Penjaringan anggota KPU Jabar.
”Hal ini dibuktikan dengan pencoretan yang dilakukan oleh Timsel KPU terhadap enam calon komisioner KPU Jabar yang sebelumnya sudah diumumkan. Ini menguatkan dugaan ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan tim,” kata Ketua DPW BKPRMI Jawa Barat, Ijang Faisal, kemarin (21/9).
Menurutnya, tindakan Tim Seleksi KPU Jabar yang telah meralat pengumuman 14 nama yang telah diumumkan. Namun, ada enam nama yang dikoreksi dari pengumuman tanpa penjelasan. Pencoretan itu, diduga karena ada intervensi dari pihak-pihak tertentu.
”Indikasi tidak netral itu mengacu karena ada jejak digital yang menunjukkan yang bersangkutan terafiliasi kepada kekuatan politik tertentu,” katanya.
Selain itu terang dia, ralat pengumuman tersebut telah melanggar HAM seseorang karena menyangkut kredibilitas orang yang dicoret. Tindakan tersebut sangat disayangkan mengingat Timsel KPU Jabar notabene dibentuk atau ditunjuk oleh KPU RI.
”Oleh sebab itu, permohonan Gerindra agar timsel KPU Jabar diberhentikan kemudian membentuk timsel KPU baru untuk segera memulai lagi perekrutan calon KPU Jabar mutlak harus dilakukan. Agar hasilnya nanti KPU Jabar bisa dipercaya oleh parpol dan publik di jawa barat,” tegasnya.
Sebelumnya, Dewan Pembina Partai Gerindra, Mulyadi menilai Ketua Tim Seleksi Komisioner KPUD Jawa Barat, Muradi diduga tidak netral. Sebab, terbukti sebagai bagiandari tim sukses pemenangan Jokowi-JK di Pemilihan Presiden 2014. Kemudian, tercatat menjadi tim sukses Jokowi 2019 dalam kelompok aktivis 98 yang mendukung Jokowi dua periode.
Di tempat terpisah, Ketua Tim Seleksi Komisioner KPUD Jabar sekaligus Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran Bandung, Muradi menanggapi santai tuduhan itu. Dan enggan banyak berkomentar karena menurutnya yang memiliki kewenangan memilih dirinya menjadi Ketua Tim Seleksi Komisioner KPUD Jabar adalah KPU RI.
”Apa yang harus saya tanggapi atau yang harus saya sikapi?. Saya tidak dalam posisi menjelaskan karena KPU RI yang mengangkat saya,” tuturnya.
