Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzyli menjelaskan, setelah Partai Golkar mendengarkan penjelasan KPK pada, Sabtu (14/6) kemarin atas kasus yang menimpa Eni Maulani, partai langsung memutuskan untuk menonaktifkan yang bersangkutan dari semua jabatan yang diembankan kepadanya saat ini.
”Sesungguhnya Partai Golkar sudah mengingatkan kepada seluruh pengurus partai dan Anggota FPG DPR RI untuk mewujudkan tagline “Golkar Bersih” sebagaimana komitmen Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto. Komitmen itu ditegaskan juga dalam Pakta Integritas yang ditandatangani Pengurus DPP Partai Golkar untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum, termasuk melakukan tindakan korupsi. Untuk memperkuat komitmen itu, bagi Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI telah diingatkan dengan Surat Pimpinan FPG DPR RI tertanggal 17 Mei 2018 yang melarang para Anggota Fraksi Partai Golkar untuk tidak korupsi dan menerima suap,” kata Ace Hasan lewat pesan singkatnya, Minggu (15/7).
”Atas dasar itu, kami menonaktifkan saudari Eni Maulana dari segala jabatan apapun yang melekat dalam kapasitasnya, baik sebagai pengurus Partai Golkar maupun dalam jabatannya sebagai pimpinan di Fraksi Golkar DPR RI,” sambungnya.
Politisi asal Pandeglang, Banten ini mengakui partai sangat prihatin dengan masalah tersebut. Namun, lanjut Ace Hasan, DPP Partai Golkar sudah berkomitmen akan tegas kepada kader partai yang terlibat dalam kasus hukum, terutama masalah korupsi.
”Kami sangat prihatin atas kasus hukum yang menimpa saudari Eni Maulani. Kami menyerahkan pada proses hukum atas kasus yang dijalaninya. Kami meminta yang bersangkutan untuk dapat kooporatif kepada penegak hukum,” jelasnya.
Selain itu, Anggota Komisi VIII DPR RI ini kembali mengingatkan seluruh pengurus partai agar tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, baik sebagai Anggota DPR-RI maupun yang menduduki jabatan di Pemerintahan karena partai tak akan bertoleransi dengan pihak-pihak yang terlibat.
”Kami kembali menginstruksikan kepada seluruh kader Partai Golkar, baik pengurus, Anggota Fraksi Partai Golkar, maupun seluruh kader yang menduduki jabatan di Pemerintahan, untuk tidak melakukan tindakan korupsi menjelang Pemilihan Legislatif dan Pilpres 2019. Kami tidak akan mentoleransi pihak-pihak yang terlibat tindakan korupsi tersebut,” tegasnya.
