JAKARTA – Politisi Golkar yang juga Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, menyebutkan partai Golkar sudah meminta proyek pembangunan PLTU Riau-1 untuk dikawal sejak 2016 lalu.
”Sejak awal saya ditugaskan partai untuk mengawal ini (PLTU Riau-1). Dari tahun 2016, kalau tidak salah sampai saya masuk ke sini (Rutan KPK),” kata Eni usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin (27/9).
Eni mengatakan, dirinya sudah berjanji pada penyidik KPK bakal membuka seterang-terangnya kasus korupsi proyek senilai Rp 12,8 Triliun tersebut.
”Saya sudah berjanji kepada penyidik KPK saya akan kooperatif. Mungkin KPK yang menjelaskan semua apa yang saya sampaikan tidak salah,” jelasnya.
Eni juga kembali berbicara soal pertemuannya dengan Dirut PLN Sofyan Basir dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati terkait lobi-lobi penunjukkan konsorsium pelaksana PLTU Riau-1.
Eni menjelaskan, dalam pertemuan itu hadir juga Direktur Pengadaan 2 PLN Iwan Supangkat. Namun, dia tidak terlalu menegaskan soal adanya lobi-lobi dalam tersebut.
”Saya kan kenal karena mereka memang mitra saya. Tapi kalau soal melobi hmm … paling nggak kita memang sering ketemu seperti yang sudah saya jelaskan ke penyidik. Bahwa ada pertemuan dengan Pak Sofyan, Bu Nicke Pak Iwan,” lanjut Eni.
Eni juga menjelaskan, pertemuannya dengan mantan Direksi PLN Nicke Widyawati berlangsung beberapa kali di sejumlah tempat yang berbeda, salah satunya di Hotel Fairmount, Jakarta.
”Beberapa kali. Di beberapa tempat memang. Saya sudah sampaikan ke sini (penyidik KPK) semua,” tukas Eni.
Sebelumnya, Sofyan, Nicke, dan Iwan sudah pernah diperiksa KPK untuk menjadi saksi dalam kasus rasuah PLTU Riau-1 ini. Bahkan, untuk Sofyan, tim penindakan KPK sudah pernah menggeledah rumah dan tempat kerjanya di Kantor Pusat PLN, Jakarta. Sejumlah dokumen dan rekaman kamera CCTV turut diamankan KPK dari penggeledahan tersebut. (lov/rmo/ign)
