Bahkan guru PNS pun banyak yang belum tahu siapa saja calon pimpinan mereka, sejumlah warga benar benar tidak tahu mengenal pelaksanaan pilkada atau pengenalan paslon peserta pilkada.
”Saya yakin hal itu bukan salah mereka, tapi kinreja KPU Jabar yang tidak maksimal dalam sosialisasi, padahal mereka sudah menggandeng 30 perguruan tinggi untuk itu. Jadinya, rakyat menilai tidak menganggap pilkada sebagai momen yang penting,” tukasnya.
Kondisi ini, kata dia, sebenarnya bahaya untuk kehidupan demokrasi kita. Jika rakyat dibiarkan tidak mengetahui adanya Pilkada maka jangan-jangan Golput kembali mengancam seperti pada Pilkada Jabar tahun 2013.
Bayangkan, lanjut Matdon, suara Golput alias pemilih yang tidak memilih pada Pilkada Jawa Barat (Pilgub) Jabar 2013, mencapai 36, 3 persen, artinya ada 11.823.201 suara yang terbuang percuma dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) waktu itu yakni 32.536.980.
”Artinya pula jumlah Golput mengalahkan pemenang Pilgub Jabar Ahmad Heryawan (Aher)-Deddy Mizwar yang hanya mampu meraih 6.515.313 atau 32,39 persen dari total jumlah suara yang sah atau hanya20.713.779 suara,” ungkapnya.
Dia menambahkan, KPU Jabar mengklaim ada 500 kegiatan lebih untuk sosialisasi, dan mengklaim bahwa dulu partisipasi bisa di atas 80 persen, tetapi KPU mengakui sekarang untuk mencapai angka 70 persen sangat sulit.
”Ini sebuah ironi jika dikaitkan semangat Reformasi 98 yang mendorong partisipasi warga dalam demokrasi dan pemerintahan. Pilkada menjadi ruang sunyi bagi sebuah pesta demokrasi itu artinya demorasi telah gagal ditegakkan di bumi parahyangan. Paling tidak, demokrasi tetap berlangsung tapi kurang sehat. Apalagi pada saat Pilkada sudah hitungan hari,” tegasnya.
MRI meminta KPU Jabar, dalam waktu yang sangat singkat, harus ada agen sosialisasi dan relawan demokrasi berbasis pemerataan dan proposionalitas. KPPS, kata ia, diperlebar fungsinya dengan melakukan sosialisasi di lingkunganya khususnya terhadap pemilih yang sudah masuk di DPT serta mendeteksi pemilih dan memastikan kehadirannya ke TPS.
”Agen sosialisasi dan relawan demokrasi diharapkan juga faham mengenai konsep sosialisasi berbasis keluarga, dengan dilakukannya pembekalan oleh kampus kampus misalnya, dan di tingkat bawah oleh KPU kab/kota yang melibatkan PPK, PPS, dan KPPS. Dalam kegiatan sosialisasi Pilgub Jabar 2018,” tukasnya.
