NGAMPRAH – Pendistribusian alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye bagi pasangan calon (Paslon) Calon Pilkada Serentak 2018 mengalami keterlambatan.
APK tersebut berupa baliho, spanduk, leaflet, flayer, umbul-umbul, poster, dan pamplet bagi tiga paslon di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang seharusnya sudah diterima oleh masing-masing tim sukses sampai saat ini belum ada yang datang.
Menanggapi hal ini, Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat Iing Nurdin membenarkan pendistribusian APK untuk bahan kampanye mengalami keterlambatan sampai satu bulan.
Dia beralasan, keterlambatan terjadi lantaran KPU harus memastikan paslon peserta Pilbup. Sehingga lelang pengadaan APK dan bahan kampanye baru dilaksanakan setelah penetapan calon pada 12 Februari 2018.
“Pertama memang soal lelang yang memakan waktu, lalu juga dari percetakan juga terlambat dan terakhir penyerapan desain dari masing-masing paslon juga terlambat,’’ jelas Iing ketika ditemui kemarin (25/3)
Iing mengatakan, bila APK dan bahan kampanye sudah didistribusikan diharapkan bisa segera dimanfaatkan oleh para paslon. Sebab, kampanye para paslon yang dimulai sejak 15 Februari sampai 23 Juni 2018 sudah terpangkas selama sekitar sebulan tanpa adanya APK.
Selain dapat bermanfaat untuk penyampaian visi misi, keberadaan APK dan bahan kampanye dapat menjadi bahan sosialisasi Pilkada maupun menjadi bahan kampanye untuk dapat menarik tingkat partisipasi masyarakat.
Untuk menyiasatinya lanjut dia, para paslon bisa menambahkan APK dan bahan kampanye dengan mencetak sendiri. Mengacu pada aturan, penambahan APK dan bahan kampanye adalah sebanyak 150% dari jumlah APK dan bahan kampanye yang diproduksi oleh KPU.
’’Misalkan KPU mencetak lima baliho untuk masing-masing paslon di satu kabupaten, maka setiap paslon dibolehkan mencetak sendiri tujuh baliho,’’kata dia.
Dia menyebutkan, masing-masing paslon akan mendapatkan APK yang isinya di antaranya flyer dan leaflet sebanyak 137.879 lembar. Lalu baliho 5 buah, umbul-umbul 160 buah, dan spanduk 165 buah.
Terkait dengan anggaran yang digunakan untuk memproduksi APK dan bahan kampanye, Iing menyebutkan nilainya mencapai sekitar Rp 700 juta. Kendati begitu, dia mengaku telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5,2 miliar untuk pengadaannya.
“Kami awalnya memperhitungkan ada enam paslon tapi ternyata hanya tiga jadi anggaran yang dikeluarkan jadi lebih sedikit,” tandasnya.
