JABAR EKSPRES – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada keuntungan sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu ia sampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) gabungan empat BUMD Pemerintah Kabupaten Bogor yang digelar di Hotel Horison Sayaga, Rabu (25/2).
Dalam forum tersebut, Rudy langsung memasang target besar: mulai 2026, tren profit seluruh BUMD harus meningkat signifikan.
Baca Juga:Ini Pesan H. Cucun Dalam Reses Anggota DPRD Fraksi PKBEmosi Memuncak di GBLA, Andrew Jung Tegaskan Niatnya Redam Situasi Demi Persib
Ia menyebut tahun 2025 menjadi fondasi penting karena seluruh BUMD tercatat tidak mengalami kerugian.
“Keuntungan pemerintah bukan hanya soal dividen, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat. BUMD harus untung dan harus berdampak,” ujarnya.
Rudy memastikan pengelolaan BUMD di bawah kepemimpinannya tidak akan diwarnai kepentingan politik.
Ia menekankan evaluasi jabatan komisaris dan direksi dilakukan secara objektif berbasis kinerja.
Menurutnya, pejabat yang masa jabatannya telah habis tetap berpeluang diperpanjang jika menunjukkan capaian positif.
Sementara posisi yang kosong akan diisi melalui mekanisme Panitia Seleksi (Pansel).
“Bisnis itu butuh kepercayaan dan kebersamaan. Kita tidak mencari kesalahan, tapi membenahi bersama,” kata dia.
Baca Juga:BSI Fest Ramadan 2026 Hadir di 9 Kota Besar, Promo Umrah Hemat sampai Rp4 JutaLewat #TemanAturUang, Kredit Pintar Dorong Ibu Lebih Bijak Pahami Pinjaman dan Kelola Keuangan Sehat
Ia juga mengajak seluruh jajaran BUMD menyamakan visi dengan pemerintah daerah agar perusahaan daerah tidak hanya menjadi pelengkap struktur birokrasi, tetapi benar-benar berperan sebagai lokomotif pembangunan.
Untuk mendorong pertumbuhan laba, Pemkab Bogor menyiapkan sejumlah langkah strategis.
Ia mendorong penguatan sektor pariwisata dan layanan haji melalui pengembangan hotel, serta mengoptimalkan potensi kegiatan pelatihan perangkat daerah sebagai captive market internal.
Selain itu, sektor perbankan daerah didorong lebih agresif memanfaatkan peluang, termasuk pembiayaan perumahan bagi ASN dan PPPK dengan skema terjangkau.
Dalam upaya memperkuat tata kelola, Pemerintah Kabupaten Bogor akan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap BUMD.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan langkah ini sebagai bentuk komitmen transparansi dan perbaikan sistem manajemen.
“Kita ingin melihat secara utuh. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama,” katanya.
Ia pun mengingatkan seluruh jajaran BUMD untuk meninggalkan perbedaan dan fokus pada penguatan bisnis.