BANDUNG – Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial dari Kementrian Sosial, Hari Z Suratih menjelaskan, pihaknya terus melalukan peningkatan infrastruktur sumber daya manusia (SDM), regulasi dan anggaran terkait kesejahteraan sosial.
Sebab kata dia, peran tenaga sosial makin dibutuhkan untuk meretas kemiskinan di masa yang akan datang. ”Kita harus siap untuk SDM untuk berbagai langkah ke depan,” kata Hari Z Suratih di STKS kota Bandung kemarin.
Hari berharap STKS dapat lebih berkiprah dibidang sosial yang sesuai dan didambakan masyarakat Indonesia. Sehingga lebih peka akan berbagai persoalan dan dinamika sosial, juga kolaborasi dengan berbagai pihak.
Baca Juga:Barisan Tjokro Dukung Cicit Pahlawan NasionalTarif Bandros Diyakini Bakal Terjangkau
”Maka standar akademik dan kompetensi dapat lebih baik. Seperti laboratorium hidup yang berkembang dan disempurnakan, agar dapat melangkah maju dari sisi pemberdayaan,” tambahnya.
Pada kesempatan sama, Ketua Komisi VIII DPR M. Ali Taher menerangkan, peran tenaga pekerja sosial semakin dibutuhkan, sehingga harus ada jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. ”Saat ini rancangan Undang-undang Pekerjaan Sosial sedang di godok oleh DPR RI,”sebutnya.
Kata dia, saat ini jumlah tenaga kesejahteraan sosial mencapai 36 ribu yang tersebar di mana-mana. Dengan demikian maka diperlukan semacam jaminan dan perlindungan hukum bagi mereka. ”Rancangan UU tersebut kini tengah dibahas oleh panitia kerja (panja), termasuk melakukan kunjungan ke sejumlah negera untuk studi banding dan komperatif. Dalam menyusun materi-materi perundangan-undangan baru yang lebih baik dengan diakuinya hak-hak tenaga pekerja sosial,” terangnya.
Dikatakannya dari sejumlah kunjungan tersebut ditemukan beberapa hal yang berbeda terkait persoalan sosial. Seperti di Amerika Selatan yang peran lembaga sosial masyarakat lebih menonjol dibanding pemerintah, dan hal sebaliknya terjadi di Kawasan Asia Timur.
”Di Argertina contohnya, peran negara tidak maksimal dibanding civil society (lembaga sosial masyarakat) dalam peran sosial. Tapi negara lain di Asia Timur malah lebih banyak peran pemerintah. Ini akan kita ambil dan adopsi, tapi dipilih mana yang baik dan sesuai dengan Indonesia,” tuturnnya
Ali menilai SDM tenaga sosial yang dibutuhkan harus memiliki attitude, knowledge dan skill yang bagus, tapi tetap mengedepankan sisi empati.