BANDUNG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat ratusan rumah rusak akibat gempa berkekuatan 6,9 Skala Richter (SR) yang terjadi di Tasikmalaya pada Jumat (15/12) tengah malam.
Berdasarkan update yang berhasil dihimpun BPDB Jawa Barat per pukul 12.00 WIB, sebanyak 16 kabupaten/kota terkena dampak gempa dengan berbagai kerusakan, baik itu rusak berat, sedang dan juga ringan.
Beberapa daerah tersebut diantaranya, Kabupaten Ciamis ada 188 rumah, terdiri dari 50 rumah rusak berat, 83 rumah rusak sedang, dan 55 rusak ringan. Kabupaten Tasikmalaya ada 109 rumah, terdiri dari 44 rumah rusak berat dan 65 rusak sedang. Kabupaten Pangandaran ada 91 rumah, terdiri dari 38 rumah rusak berat, 20 rumah rusak sedang dan 33 rumah rusak ringan. Kabupaten Garut ada 27 rumah rusak sedang dan Kota Banjar ada 7 rumah rusak.
“Untuk pengungsian belum ada, hanya satu Kecamatan Pamarican di Ciamis yang ada pengungsian sedang kita buatkan poskonya, karena kurang lebih ada 200 jiwa terdampak,” kata Kepala BPBD Jawa Barat, Dicky Saromi saat dihubungi melalui telepon.
Dikatakan Dicky, untuk korban jiwa maupun yang hanya mengalami luka-luka, sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendataan. Namun berdasarkan data yang berhasil dihimpun, baru ada dua korban yaitu di Kabupaten Ciamis.
“Yang terkena dampak gempa hanya satu, yang satu orang itu memang karena sakit saja. Luka masih saya data yang masih tercatat saat ini baru enam,” kata dia.
Dicky mengatakan, kebutuhan logistik bagi para korban terdampak, BPDB Jawa Barat sejak jauh hari sudah memberikan kepada BPDB di masing-masing kabupaten/kota. Menurutnya, BPBD baru tadi malam saja mengirim logistik ke Kabupaten Ciamis karena stok sudah berkurang.
“Di Ciamis kami berikan makanan siap saji dan beberapa tenda dan juga untuk kebutuhan lainnya, kalau yang lain masih bisa diatasi,” kata dia.
Sementara untuk proses renovasi dan rekontruksi rumah maupun bangunan yang mengalami kerusakan, kata Dicky, BPBD Jawa Barat masih harus melakukan pendataan.
Saat ini, lanjut dia, yang terpenting adalah penanganan dalam konteks kedaruratan dan pihaknya akan bicarakan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
