”Tidak akan ada perdamaian yang adil dan hakiki di Timur Tengah sebelum ada Kemerdekaan Palestina,” tegas Retno.
Presiden Jokowi dijadwalkan berangkat hari ini seusai menghadiri agenda di Jakarta. Sidang OKI Sendiri dijadwalkan berlangsung besok (13/12) di Istanbul, Turki. Sebelumnya, Presiden memang mendesak OKI untuk bersidang untuk mengambil langkah pasca klaim sepihak yang dilakukan AS terhadap Jerussalem. ”Kalau OKI bersidang, saya akan datang,” ucapnya.
Dia akan menyampaikan sikap Indonesia dan hasil komunikasinya dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Retno menuturkan, banyak pihak menaruh harapan besar pada KTT Luar Biasa OKI nanti. KTT OKI harus menghasilkan pesan yang kuat, optimal, dan dapat diimplementasi terkait penolakan negara-negara OKI terhadap langkah Amerika Serikat. Selain itu, penting bagi OKI untuk menyepakati langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
”Negara-negara OKI harus dapat memanfaatkan momen ini tidak saja untuk membulatkan dukungannya terhadap penolakan kebijakan Amerika Serikat. Tapi juga yang lebih penting mendorong agar secepatnya dapat merealisasikan kemerdekaan Palestina,” kata Retno.
Sementara itu, protes keras terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel terus mengemuka. Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah Siti Noordjanah Djohantini tutut mengutuk sikap Trump yang dianggap meresahkan dan memicu persoalan yang lebih besar.
”Aisyiyah bersikap sebagaimana sikap Muhammadiyah tentu kami mengutuk bagaimana sikap presiden AS dengan kebijakannya yang seperti itu, yang jauh dari harapan semua negara,” ujar Noordjanah usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemarin (11/12).
Selain memberikan pernyataan lisan pada publik, Aisiyah juga sudah menyatakan keberatan dan kecaman itu melalui kedutaan besar Amerika Serikat di Indonesia.
Dia menuturkan pemerintah harus bisa lebih aktif memanfaatkan pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang akan digelar pada pekan ini di Istanbul, Turki. Dia menyebut Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia semestinya bisa mengambil langkah tegas terhadap kebijakan Trump yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.
”Sikap negara (Indonesia, Red) harus tegas terhadap hal-hal yang semacam ini,” ujar dia.
