jabarekspres.com, NGAMPRAH – Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan akan memanggil pemilik SPBU Lembang yang diduga bermasalah beserta dinas terkait pada Rabu (8/11). Hal ini, dilakukan untuk meminta penjelasan terkait pembangunan SPBU Lembang yang diduga tidak sesuai dengan aturan terutama dari sisi penyediaan ruang terbuka hijau (RTH).
“Kami sudah melayangkan surat panggilan kesejumlah pihak di antaranya pemilik SPBU, dinas terkait untuk meminta penjelasan terkait pembangunan yang diduga bermasalah,”jelas Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat Pither Tjuandys ketika dihubungi kemarin (6/11)
Berdasarkan laporan dari LSM Forbat, dirinya berharap agar pihak terkait bisa memenuhi undangan tersebut. Sehingga, nanatinya bisa diketahui duduk permasalahannya secara transparant.
Menurut dia, laporan LSM Forbat menjadi dasar dewan untuk melakukan pemanggilan ini. Sehinggam nantinya pemilik SPBU tersebut bisa menjelaskan secara detail tentang rencana pembangunan SPBU itu dari awal sampai akhir.
Menurutnya, selama ini, izin yang mereka dapat itu bukan untuk SPBU tapi faktanya di lapangan saat ini malah untuk SPBU. Kedua, yang disoroti soal RTH, karena aturan di KBU RTH sudah ada pembagian berapa persennya, nah ini tidak memenuhi aturan tersebut.
Pither mengakui. setelah dilakukan pengecekan data dan dokumen yang dimiliki pemilik SPBU, izin dari Provinsi Jawa Barat sudan dikantongi atau sudah berizin. Namun, yang menjadi persoalan ada beberapa hal yang belum sesuai dengan aturan yang belaku.
“Makanya di sini ada persoalan yang memang harus dituntaskan oleh pemilik SPBU,” paparnya.
Pither meminta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Barat untuk lebih seleksi ketika memberikan izin berbagai usaha terutama pembangunan hotel, restoran, SPBU dan lainnya.
“Bila perlu jangan langsung dikeluarkan izinnya sebelum mengecek ke lokasi dulu. Karena banyak permintaan izin lokasi tapi malah disalahgunakan pembangunan lain,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Forbat Suherman mengungkapkan, selain persoalan ini telah diadukan ke dewan, pihaknya juga telah menyampaikan ke Pemkab Bandung Barat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat.
