jabarekspres.com, BANDUNG – Sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyelewengan Dana Desa (DD), Kepala Kepolisian Resort Bandung AKBP M.Nazly Harahap,S.IK meyakinkan para kepala desa bahwa MoU mengutamakan pencegahan, dibandingkan penindakan.
Menurutnya, secara teknis, aparat akan mendampingi Kepala Desa (Kades) untuk bejalan bersama dalam penggunaan DD. Sehingga, pembangunan bisa terwujud dengan benar. Sehiongga dalam merealisasilkan DD para Kades tidak ragu untuk melaksanakannya.
“Untuk teknis pelaksanaannya pihaknya akan memberikan pembekalan kepada para Babinkamtibmas supaya bisa bekerja maksimal,”jelas Nazli ketika ditemui kemarin (3/11)
Dirinya menilai, upaya pencegahan ini sebetulnya memiliki niat mulia. Sebab, pihaknya akan membantu dan mendampingi kepala desa agar tidak mudah tergiur untuk menyelewengakan DD.
Selain itu, untuk aparat yang bertugas sebagai Babinkamtibmas tidak boleh melakukan kerjasama atau main-main dalam melakukan pengawalan. Bahkan, bila diketahui ada bawahannya melakukan kolusi dengan oknum kades maka pihaknya akan secara tegas memberikan sanksi berat kepada jajarannya.
“Jangan sampai ada anak buah saya yang main main dalam pengawalan DD, nanti ada konsekuensinya akan langsung saya pecat,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Bupati Bandung Dadang M.Naser menjelaskan, kesepakatan ini adalah kelanjutan dari MoU yang sudah dilaksanakan antara Pemprov Jabar dengan Polda. Sehingga, untuk memastikannya didaerah pihaknya membuat kesepahaman kembali bersama Polres Bandung.
“Jadi ini kelanjutan bagaimana dana yang diturunkan ke desa bisa terkawal, sebagai upaya preventif mencegah penyalahgunaan dana desa,” jelasnya.
Dadang menegaskan, upaya pengawalan dana desa dengan melibatkan aparat kepolisian sudah sangat tepat. Sebab, diseluruh Polsek di wilayah hukum Kabupaten Bandung sudah memiliki Babimkabtibmas.
Selain itu, kerjasama tersebut jangan dianggap menakut nakuti, tapi pengawalan akan dilakukan aparat kepolisian mulai dari pembinaan untuk perencanaan hingga pelaksanaan dana desa.
“Secara teknis, bentuknya kerjasama dan pembinaan, jadi nantinya akan dikawal bagaimana program pembangunan yang didanai DD itu, misalnya kegiatan Bumdes, pembangunan jalan atau infrastruktur bisa terencana bersama Babimkamtibmas dengan aparat desa, tentunya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung,” tegasnya.
