Selain itu, KontraS juga mencatat masih banyak kekerasan yang melibatkan aparat militer. Sepanjang setahun terakhir ada 138 peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM. Sebanyak 15 orang tewas dan 124 orang luka-luka. Selain itu ada 63 orang sempat mengalami penangkapan sewenang-wenang. Sedangkan 61 orang lainnya mengalami kerugian lainnya akibat peristiwa tersebut.
”Jumlahnya memang cenderung turun dari tahun sebelumnya. Tapi turun itu perlu dilihat latar belakangnya,” kata Putri. Dia menduga masyarkat sudah enggan mengadukan lagi karena tidak yakin persoalan bisa selesai. Selain itu, juga karena faktor jarak antara pemda dan pemerintah pusat.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra mengatakan, apa yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Gatot bukan lah manuver politik. Jadi, tidak ada kepentingan politik praktis. ”Panglima kan juga tidak bergabung partai politik,” terang dia saat ditemui di gedung DPR kemarin.
Baca Juga:Kemen PANRB Move On ke Zona KompetitifPresiden Cek Bendungan Terbesar Ketiga di Indonesia
Panglima juga tidak mengatakan bahwa dia akan maju pada pilpres mendatang. Ketika hadir di acara PKS, Gatot juga tidak bicara politik atau bergabung dengan PKS, tapi yang dibahas adalah bahaya laten PKI. Masyarakat harus mengantisipasi kebangkitan komunis.
Terkait dengan senjata, kata dia, sebagai petinggi TNI wajar jika menyampaikan informasi penting soal senjata. Berdasarkan laporan intelijen, ada pihak yang mengimpor senjata militer. Setelah informasi itu disampaikan, ternyata terbukti ada yang mengimpor senjata. ”Sebelumnya tidak ngaku. Ketika senjatanya datang, mereka bingung cari alasan,” ungkap pensiunan jenderal TNI itu. (jun/far/lum/tau/rie)