jabarekspres.com, BANDUNG – Intrik di internal Golkar Jawa Barat belum mereda. Kemarin (26/9), ribuan kader menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat, Jalan Maskumambang, Kota Bandung.
Aksi tersebut merupakan kecaman para kader kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang menerbitkan surat dukungan untuk Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat dalam ajang Pilkada Jawa Barat 2018. Meski belakangan, surat tersebut telah dinyatakan bodong.
Menyikapi gejolak tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Dedi Mulyadi akhirnya berbicara langsung kepada para kader. Dia menegaskan, seluruh kadernya agar bisa menjaga marwah dan harga diri partai.
Di hadapan ribuan kadernya dari berbagai kota/kabupaten Jawa Barat itu, dia mengklaim, saat ini ada sebagaian golongan elite partai yang mencoba merusak suasana yang telah terjalin baik dengan isu pemilihan gubernur (Pilgub). Bahkan, upaya tersebut disebarkan melalui surat rekomendasi bodong yang tidak bertangung jawab.
Dedi menuturkan, kondisi Partai Golkar tingkat Elektabilitas secara nasional mengalami penurunan. Tetapi untuk Jawa Barat sendiri justru naik. Sehingga, perlu ada langkah penyelamatan partai dengan memberikan rekomendasi kepada DPP.
”Partai Golkar ini mau tenggelam secara nasional nih, maka harus diambil keputusan. Sebab, nahkoda DPP kita ini penumpang maka kita akan berikan masukan,” jelas Dedi kemarin.
Bupati Purwakarta tersebut menuturkan, langkah positif yang diambil DPD Golkar Jabar adalah sebagai ikhtiar dengan membuat kajian politik yang bersifat akademis. Sehingga, dengan semakin menurunnya tingkat elektabilitas partai Golkar secara nasional, adalah sebuah paradok dalam partai politik Golkar. Sehingga, pihaknya tidak mau melontarkan pernyataan subjektif.
Nah, untuk menyikapi kondisi itu, kata dia, DPD sengaja melakukan survei internal yang dilakukan oleh lembaga survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS). ”Jadi biar survei tersebut yang membuat penyataan-pernyataan secara objektif dan menjadi bagian otokritik bagi DPP Partai Golkar,” kata dia.
Dia berpandangan, DPP seharusnya mengambil langkah konkrit dengan mengambil keputusan tepat saat memberikan rekomendasi untuk Pilkada dan Pilgub. ”Selama delapan bulan dihadapkan pada ketidakpastian dan ini bahaya bagi semangat para kader di daerah,” tegas Dedi.
