oleh

Pemkab Masih Kaji Soal UMSK

jabarekspres.com, NGAMPRAH – Pemkab Bandung Barat masih melakukan kajian soal penerapan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK). Sebab, dalam menentukan UMSK harus ada kesepahaman antara pengusaha dan pekerja yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Hal itu diungkapkan Bupati Bandung Barat Abubakar di Lembang, Senin (25/9).

“Dalam menerapkan UMSK harus melalui kajian terlebih dahulu. Pemerintah tidak bisa sepihak menentukan sendiri. Sebab, ini menyangkut kemampuan perusahaan,” katanya.

Abubakar mengakui, selama ini buruh sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah soal penerapan UMSK. Alasan buruh, dikarenakan daerah tetangga yang memiliki beberapa industri sejenis dengan yang ada di KBB pun sudah menetapkan UMSK.

Meski demikian, menurut dia, penetapan UMSK membutuhkan kajian untuk menentukan sektor-sektor unggulan. “Untuk mengkaji ini, kami serahkan kepada akademisi. Nantinya dari kajian itu, bisa dilihat apakah UMSK layak diberlakukan atau tidak,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.