Sebagai tindak lanjut dari rencana program bantuan Indonesia ke Myanmar, pada 31 Agustus, Retno meluncurkan Program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Myanmar. Program tersebut merupakan komitmen dari sebelas LSM tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).
Program tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan jangka menengah dan panjang bagi rakyat Myanmar secara inklusif, khususnya di Rakhine State. Ada empat jenis program bantuan yang diberikan. Yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan kapasitas, senilai USD 2 juta yang dananya merupakan donasi masyarakat Indonesia.
Retno juga aktif melakukan komunikasi dengan Sekjen PBB untuk membahas situasi di Rakhine pada 1 September 2017. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah pentingnya untuk segera mengatasi situasi kemanusiaan saat ini di Rakhine State dan seruan agar semua bentuk kekerasan harus dihentikan serta proteksi yang harus diberikan kepada semua umat.
”Sekjen PBB mengapresiasi peran Indonesia dan harapkan Indonesia lanjutkan perannya dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State,” tutur Retno.
Sementara itu, Amnesty Internasional Indonesia meminta pemerintah mengambil peran yang benar-benar aktif dalam usaha menyelesaikan krisis di Rakhine State. Konflik antara militer Myanmar dengan kelompok bersenjata dari etnis Rohingya telah membuat puluhan ribu warga etnis Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh.
Terlebih, laporan terakhir yang diterima Amnesty Internastional Indonesia menyebutkan bahwa konflik itu sudah mengakibatkan 400 orang tewas. Pemerintah Indonesia harus terus mendorong otoritas Myanmar untuk menghentikan serangan bersenjata kepda penduduk sipil Rohingya.
’’Dalam pandangan kami, pemerintah Myanmar memandang etnis Rohingya dan milisi bersenjata di Rakhine sebagai ancaman atas kedaulatan mereka,’’ ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid di kantornya kemarin.
Menurut dia, bukan kali ini saja serangan balasan dijadikan dalih pelanggaran hak asasi manusia. Serangan milisi ke pos polisi di Rakhine Oktober 2016 lalu juga sudah menjadi alasan dilaksanakannya operasi militer di kawasan tersebut.
Apalagi, sejumlah pihak yang dianggap kritis terhadap krisis di Rakhine State ditangkapi, bahkan ada yang dibunuh ketika melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Termasuk di dalamnya Jurnalis, aktivis, pastor, pengacara, atau lainnya yang dianggap kritis.
