jabarekspres.com, SOREANG – Pernah jadi bagian Kabupaten Bandung 10 tahun lalu, Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan perkuat kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung. Hal itu dikatakan Bupati KBB Abubakar, saat melakukan kunjungan kerja bersama 25 Kepala Dinas di Rumah Jabatan Bupati Bandung Soreang, Senin (28/8).
“Undak usuk kerjasama KBB dan Kabupaten Bandung harus diperkuat. Selain punya historis yang sama, secara geografis dan administrasi juga sama, jadi kedatangan kami salah satunya terkait peningkatan opini BPK RI dari WDP menjadi WTP,” ujar Abubakar.
Selain itu lanjutnya, potensi wilayah juga memiliki kesamaan. Menurutnya, semua hal itu tinggal dilakukan kompilasi sistem dan teknis pengelolaan pemerintahan. Dihadiri 25 kepala dinas kata Abubakar, diharapkan bisa saling mempelajari hal apa saja yang bisa diambil terkait keberhasilan kenaikan predikat BPK tersebut.
“Hari ini kami datang bersama 25 Kadis beserta jajaran, sekitar 80 orang. Tujuannya tentu saja untuk mempelajari strategi apa yang dilakukan agar pengelolaan akuntabilitas keuangan, aset dan pengendalian barjas bisa dilakukan dengan baik,” tandasnya.
Kunjungan Kerja Pemkab Bandung Barat dalam rangka Peningkatan Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia /BPK RI dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di Lingkungan Pemkab Bandung Tahun 2017, diterima langsung oleh Bupati Bandung H.Dadang M. Naser beserta jajaran.
“Kita akan kuatkan chemistry untuk berkolaborasi dalam hal pembangunan. Untuk keberhasilan WTP, Pemkab Bandung lakukan pendalaman soal permasalah hingga solusi mengenai aset (sebagai penyebab disclaimer tahun sebelumnya) juga pembentukan tim khusus,” pungkas Dadang.
Pada kesempatan itu dia paparkan beberapa faktor yang mempengaruhi opini BPK terhadap Kabupaten Bandung yakni akuntabilitas keuangan, pengelolaan aset, pengendalian pengadaan barang dan jasa serta tindak lanjut untuk trmuan hasil pemeriksaan.
“Strategi kita untuk predikat opini diantaranya pembagian tugas untuk satgas, penguatan teknis LKPPD(Laporan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah), revitalisasi akuntabilitas, percepatan implementasi dan kapabilitas SPIP (Sistem Pengandalian Intern Pemerintah) serta pendampingan terhadap BPK,” pungkasnya.(rus/gun)
