jabarekspres.com, KOTA – Dalam waktu dekat, dipastikan akan terjadi lagi perombakan pejabat struktural di tubuh Pemerintahan Kabupaten Sumedang. Bupati Sumedang Eka Setiawan mengungkapkan, perubahan tersebut akan dilakukan dalam pekan ini, setelah semua proses administrasi formal yang disusun Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai selesai dilakukan. “Kata siapa? Wah memang ya wartawa ini selalu tahu isu. Benar, Insya Allah minggu ini,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu (16/7).
Awalanya, rencana mutgasi akan dilakukan di pertengahan Juli. Namun di perjalanan, ada beberapa teknis administrative yang belum diselesaikan. Sebab, ada beberapa pejabat struktural yang perlu adanya persetujuan dari kementerian. “Ada beberapa yang memang harus ada persetujuan kementrian,” ujarnya
Lebih lanjut, bupati mengungkapkan, perombakan ini dilakukan sebagai pendukung upaya percepatan realisasi program Pemerintah Kabupaten Sumedang. Diakhir masa jabatannya, bupati ingin lebih mengintensifkan realisasi pembangunan dan program yang selama ini telah disusun.
“Saya jadi bupati setahun lagi, jadi saya ingin adanya percepatan realisasi program pembangunan di Sumedang. Dan ini suatu hal yang wajar,” tambahnya. Menurutnya, ketika kebijakan mutasi ini dikaitkan dengan politis menjelang pilkada, dia beranggapan itu sebuah penilaian wajar. Yang terpenting menurutnya, tujuannya demi kepentingan percepatan pembangunan Sumedang.
“Kalau isu mutasi sudah biasa ada yang menunggangi pihak lain, bahwa ini unsur kepentingan pilkada atau apa. Tapi yang terpenting, bagi saya tidak ada sedikitpun kearah itu. Dan inipun dilakukan berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan terhadap beberapa kinerja pejabat,” tambah Eka.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumedang, Endi Ruslan mengungkapkan, mutasi ini dilakukan bukan karena adanya unsur kepentingan. Namun memang, sudah dipersiapkan berdasarkan hasil evaluasi pejabat yang dilakukan bahkan melibatkan KASN. Dimana sekarang ini, sekitar 30 jabatan struktural tengah terjadi kekosongan. “Ini berdasarkan evaluasi tidak sembarang. Bahkan seperti diketahui beberapa waktu lalu ada 11 pejabat yang dilakukan evaluasi oleh KASN. Dan saat ini ada sekitar 30 jabatan struktural yang kosong dan harus diisi,” tukasnya. (her)
