Selain itu, Pimpinan DPRD yang memiliki rumah dinas, akan menerima tunjangan rumah tangga, sedangkan pimpinan DPRD yang tidak memiliki rumah dinas tidak akan diberi tunjangan rumah tangga, namun tetap diberikan uang sewa rumah.
Anggota dewan juga akan menerima tunjangan komunikasi, yang sudah diubah sistemnya menjadi sistem cluster.
Kedepannya Cimahi berada pada cluster sedang, mengacu pada penyerapan anggaran sebelumnya. Sebagai contoh, setiap anggota dewan akan menerima tunjangan transportasi sebesar 10 juta, namun disesuaikan dengan kemampuan daerah.
“Fasilitas lainnya, ketika reses tidak harus ada pelaporan yang rumit atau istilahnya lump sum. Rencana perjalanan dinas juga akan lump sum (uang yang dibayarkan sekaligus), tidak ada at cost (biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah). Pola penanganan biaya perjalanan dengan lumsum 80% itu yang paling terlihat,” ucap Agun.
Disinggung mengenai tanggapan masyarakat, Agun tidak terlalu memusingkan hal tersebut. Lantaran pihaknya berjanji akan terus memperbaiki kinerja DPRD.
“Kalau melihat tanggapan masyarakat, saya kira konstituen saya dan anggota dewan lainnya akan setuju dengan kenaikan ini. Tapi, memang pro kontra itu akan selalu ada dalam setiap kebijakan,” pungkasnya.
