Selain itu, mengenai status guru honorer yang harus diberikan upah layak sedang menjadi perhatian serius. Sebab, masalah ini akan berpengaruh pada kebutuhan anggaran pada APBD.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yominus Untung mengatakan, Disdik Jabar dinilai masih gagap dalam penanganan PPDB.
Menurutnya, adanya berbagai masalah di lapangan memang harus diselesaikan dan diperbaiki. Seperti, masalah teknis PPDB online tidak semulus yang diharapkan.
”Ini yang menurut saya yang menjadi masalah di internal Disdik Jabar,” kata Untung.
Dirinya menilai, masalah terjadi karena struktur yang ada belum memadai dan tidak sesuai dengan kapasitasnya. (pan/zis/yan/rie)
