jabarekspres.com, CIMAHI – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Cimahi mengaku kesulitan memungut pajak atas rumah sewaan alias indekos. Sebab, para pemilik kos-kosan sudah mengakalinya agar terhindar dari kewajiban membayar pajak sesuai UU No 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah.
Sekretaris Bappenda Kota Cimahi Yunita R Widiana mengungkapkan, sekalipun pemungutan terhadap pajak kos-kosan itu dilakukan sejak 2015, tapi realisasinya masih minim. Hal ini disebabkan karena sejumlah faktor teknis di lapangan seperti pemilik kos yang sulit dihubungi.
”Selain itu, agar menghindari kutipan pajak mereka sengaja mengurangi jumlah kamarnya dari ketentuan 10 kamar. Bahkan ada pemilik yang sengaja membagi warisan berupa kos-kosan,” kata dia kemarin (27/4).
Dia menjelaskan, sesuai dengan ketentuan, rumah kos yang bisa ditarik pajaknya adalah kosan dengan jumlah kamar lebih dari 10 yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan dengan dipungut bayaran. Mereka yang membayar pajak hotel sebesar 10 persen dari jumlah yang dibayarkan kepada pengusaha (wajib pajak) pada rumah kos adalah penyewa.
Wajib pajak dalam hal ini pemilik kos dengan jumlah kamar lebih dari 10, dikenakan kewajiban memungut pajak hotel kepada penyewa sesuai ketentuan yang berlaku dan hasilnya disetor ke kas daerah untuk selanjutnya dipergunakan bagi pembangunan kota.
”Apabila yang menyewa orang pribadi maka disetorkan oleh pemilik indekos, tapi bila yang menyewa orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh (pemberi penghasilan), maka dipotong dan disetorkan oleh penyewa, pemilik diberikan bukti potong,” paparnya.
Pembayaran tidak boleh melebihi ketentuan yakni tanggal 15 bulan berikutnya, bila menyewa orang pribadi. Tapi bila yang menyewa pemotong pajak, maka harus dilakukan pembayaran maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. (ziz/fik)
