Hal ini dikarenakan kemungkinan masih kurangnya sosialisasi yang dialkukan oleh pemerintah daerah.
Hj Thoriqoh menambahkan, untuk mendorong pengentasan masalah kemiskinan ini pihaknya akan mendorong melalui Fraksi dan Komisi agar penggaran harus ada penambahan.
“Kalau dibandingkan dengan APBD untuk anggran pembuatan jalan yang jauh perbedaanya, yakni Rp 400 miliar,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala bidang fakir miskin dan Manager SLRT, Nia Nindiawati menuturkan, anggaran untuk masyarakat miskin hampir RP 142 miliar, didalamnya ada biaya operasional sekolah, siswa miskin, kartu indonesia sehat dan beberapa program subsidi rasta. Bahkan, untuk subsidi rasta, itu memiliki anggaran sebanyai Rp 21 miliar.
Nia mengatakan, jumlah angka masyarakat miskin di Kabupaten Bandung pada 2016 mengalami penurunan sebesar 8 persen.
Meskipun pada 2014 sempat mengalami kenaikan., Namun, kenaikan itu dialami bukan hanya oleh Kabupaten Bandung saja, tapi dialami di 25 Kabupaten se Jawa Barat.
“Sesuai dengan visi misinya pak Bupati, sebanyak 11 prioritas pembangunan sudah dilaksanakan dengan baik, diantaranya untuk urusan sosial dan mendongkrak pertumbuhan perekonomian daerah,” (yan/yul)
