Melalui KIP, setiap siswa SD penerima KIP mendapat bantuan Rp 450.000 per tahun, siswa SMP sebesar Rp 750.000 per tahun, serta siswa SMA/SMK sebesar Rp 1.000.000 per tahun.
”Untuk beli pulsa tidak boleh. Kalau tahu uang yang dari KIP dipakai buat beli pulsa, akan dicabut kartunya ya. Kita janjian ya. Karena ini setiap tahun akan diberikan,” ucap Jokowi.
Sedangkan untuk PMT dimulai dari ibu hamil, balita, dan anak usai sekolah. Makanan berupa biskuit penuh gizi ini punya aturan dalam konsumsinya. Jokowi mengatakan makanan ini diberikan sebagai investasi jangka panjang.
”Kenapa ini kita berikan? Ini adalah investasi jangka panjang. menanamnya sekarang tapi panennya nanti 30 tahun, 40 tahun yang akan datang,” ujar Jokowi.
Untuk PKH setiap keluarga diberikan Rp 1.890.000,00. Namun, bisa diambil empat kali di bank yang sudah ditunjuk Pemerintah. Masyarakat penerima PKH untuk pertama kali bisa mengambil bantuan ini Rp 500.000,00. Jokowi mengungkapkan PKH ini bisa tidak digunakan atau disimpan sebagai tabungan.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengungkapkan, saat ini tercatat sebanyak 200 KIS-PBI dibagikan Presiden di Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.
KIS yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan terbagi menjadi dua jenis kepesertaan. Pertama, kelompok masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri (mandiri), ataupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya (segmen buruh atau pekerja). Kedua, kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayari oleh pemerintah (segmen PBI).
”Dengan telah didistribusikannya KIS-PBI tambahan ini, diharapkan seluruh peserta yang berhak tidak ragu lagi untuk memanfaatkan KIS-nya. Dan apabila masyarakat penerima KIS-PBI ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, maka mereka dapat menghubungi BPJS Kesehatan yang ada di setiap wilayah kabupaten/kota, atau cukup telepon melalui Care Center 1500400 yang siap melayani 24 jam,” papar Fahmi didampingi Kadivre V BPJS kesehatan Jawa Barat Mohammad Edison.
Fahmi memaparkan, di 2017 ini menjadi titik krusial dalam menjaga kesinambungan program JKN-KIS. Berbagai langkah dilakukan BPJS Kesehatan agar program JKN-KIS dapat terus berjalan berkesinambungan. Salah satunya melalui percepatan cakupan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan peningkatan kolektabilitas iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau lebih dikenal dengan peserta mandiri. (dn/rie)
