Kemendikbud akhirnya menindaklanjuti dengan serius kasus kebocoran soal USBN. Mendikbud Muhadjir Effendy telah menugaskan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud untuk menelisik kasus itu. ’’Untuk sementara tidak perlu terburu-buru menilai integritas guru. Sebelum duduk perkaranya jelas,’’ tuturnya di kantor Kemendikbud kemarin (21/3).
Muhadjir mengatakan Kemendikbud masih menaruh kepercayaan terhadap integritas guru. Meskipun begitu Muhadjir tidak menutup mata jika ada sebagian kecil dari 3,1 juta guru yang tidak bisa memegang amanah. Untuk guru yang tidak bisa menjaga integritas, Muhadjir berharap diberikan balasan sanksi yang setimpal dan membuat dapat menjerakan.
Irjen Kemendikbud Daryanto mengatakan untuk USBN sejatinya Kemendikbud memberikan kepercayaan yang penuh kepada guru atau kepala sekolah. ’’Kebangetan kalau akhirnya benar ada guru yang membocorkan soal ujian. Tetapi semua ini kita teliti dulu. Kami lakukan investigasi,’’ tuturnya.
Daryanto mengatakan Kemendikbud tidak mengira bahwa pelaksanaan USBN bisa menghawatirkan sehingga beredar bocoran soal ujian. Sebab sejatinya USBN itu adalah ujian sekolah seperti biasanya. Hanya saja ada titipan soal ujian dari Kemendikbud sebanyak 25 persen. ’’Kalau unas itu wajar ada yang tegang dan harus diawasi dengan maksimal,’’ jelasnya.
Kebocoran soal USBN bukan satu-satunya masalah. Persoalan lainnya adalah nilai USBN yang berdampak pada kelulusan siswa rawan dimanipulasi. Sebab banyak pemerintah daerah atau sekolah yang belum menetapkan formulasi penghitungan nilai USBN sebagai penentu kelulusan siswa.
’’Ada yang sengaja menetapkan formulasi penghitungan USBN belakangan setelah ujian selesai,’’ kata Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim. Tujuannya adalah bisa membuat skenario penghitungan yang tidak terlalu berat, jika rerata nilai USBN siswa rendah.
Ramli mengatakan jika USBN dilaksanakan dengan serius dan diawasi layaknya unas, dia memperkirakan tidak sampai 50 persen siswa yang nilainya di atas 50 poin. Sejak awal dia sudah memprediksi bahwa kasus kebocoran soal USBN bakal terjadi. Sebab banyak sekolah yang menggandanakan naskah ujian di sekolah sendiri.
Dia berharap jika pemerintah tahun depan mempertahankan USBN, harus dilakukan perbaikan. Khususnya terkait dengan pengawasan. Sehingga ada jaminan bahwa USBN benar-benar menjadi ujian yang berstandar nasional, seperti namanya. (gin/wan/rie)
