“Masyarakat tahunya itu kewenangan Pemprov, sebenarnya bukan dan Pemprov tidak bisa berbuat banyak hanya terus mencoba berkomunikasi dengan pusat, ini harus paham dulu,” jelas Deddy, kemarin.
Deddy memaparkan, berdasarkan informasi BBWS saat ini sedang mengerjakan normalisasi sungai itu bahkan anggarannya sudah cair. Untuk itu dia meminta kepada BBWS agar pengerjaan bisa dimaksimalkan dengan memperhatikan kualitas.
Selain itu, Deddy juga meminta kepada PT Kahatex yang telah melakukan pelanggaran untuk segera menyelesaikan pembongkaran bangunan yang diputuskan telah mengganggu aliran sungai.
Baca Juga:Berharap Tak Cedera ParahTidak Anggap Enteng PBFC, Pemain Tetap Kerja Keras
Deddy menuturkan, pembongkaran bangunan milik PT Kahatek ini sudah merupakan komitmen bersama antara Pemprov Jabar dan Kahatex dan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Oleh karena itulah, pihaknya berharap PT Kahatex bisa memiliki komitment kuat untuk membongkar bangunan di atas sempadan sungai Cikijing tersebut. Sehingga disinergikan dengan langkah normalisasi sungai di wilayah Rancaekek.
Deddy menambahkan, untuk masyarakat yang melintas wilayah itu harus paham dan mengerti kondisi sehingga kalau hujan turun dengan deras sebaiknya menggunakan jalan alternatif dan mengurungkan niatnya melintas ke wilayah itu. Selain itu, kesigapan aparat kepolisian juga harus ditingkatkan bila terjadi hujan lebat sebab bila terjadi banjir akan terjadi kemacetan parah. (yul/yan/rie)