“Kami lebih baik bertahan di lantai dua, karena banjir belum begitu besar, dengan ketinggian di halaman rumah 80 sentimeter dan masuk rumah 30 sentimeter, sehingga kami belum beranjak ke tempat pengungsian,” paparnya.
Total, akibat pemukiman warga yang terendam banjir ini, sebanyak 36 Kepala Keluarga (KK) dari Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah terpaksa mengungsi. Sedangkan warga di Kecamatan Dayeuhkolot hingga hari ini masih bertahan di rumah masing-masing meski air masih menggenangi rumah mereka.
Asih Nana Supriatna, 29, salah seorang warga Desa Bojongasih mengatakan, hujan deras pada sabtu malam membuat rumahnya yang tak jauh dari Sungai Citarum terendam air. Dia mengaku terkejut melihat air dengan cepat masuk daerahnya yang memang salah satu desa langganan banjir.
Baca Juga:Berharap Tak Cedera ParahTidak Anggap Enteng PBFC, Pemain Tetap Kerja Keras
“Hujan deras pada Sabtu itu mengakibatkan Citarum meluap dan masuk ke pemukiman. Saya berharap upaya normalisasi sungai kembali dilakukan sebelum banjir besar melanda,” kata Nana, kemarin (26/2).
Eman Sulaeman, 30, salah seorang warga Kelurahan Andir meminta pemerintah tidak tinggal diam melihat bencana banjir akibat luapan sungai Citarum kali ini. Sebab, jika terus dibiarkan, akan mengancam keselamatan dan harta benda milik mereka. Apalagi, banjir dikawasan tempatnya tinggal itu, bisa dikatakan sudah menjadi langgan setiap musim hujan. “Tadi malam air lebih dari 1 meter. Lebih dari 100 rumah milik warga terendam, akibatnya kami mengungsi,” katanya.
Di bagian lain, sering terjadinya banjir di sekitar PT Kahatex ditambah kemacetan parah di Rancaekek mengharuskan Balai Besai Wilayah Sungai (BBWS) untuk segera mempercepat proses revitalisasi sungai Cikijing.
Wakil Gubernur Deddy Mizwar mengatakan, masalah banjir dan macet di wilayah itu setiap kali hujan selalu menimbulkan banjir dan kemacetan panjang. Normalisasi sungai Cikijing menjadi langkah nyata agar aliran air hujan akan dengan cepat mengalir ke sungai itu.
Dirinya menilai, percepatan proses revitalisasi sebetulnya sedang dilakukan pihak BBWS. Sebab sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Sumedang tersebut merupakan kewenangan pusat. Begitu pun jalan raya Rancaekek merupakan kewenangan kementerian PUPERA.
Dirinya memahami, selama ini banyak masyarakat yang melintas daerah tersebut mengeluhkan kemacetan parah yang terjadi di wilayah tersebut. Namun, saat ini Pemprov Jabar hanya bisa mendorong ke pemerintah pusat agar proses revitalisasi dan perbaikan jalan segera dilaksanakan.