bandungekspres.co.id, CIMAHI – Tingkat dukungan terhadap pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Wali Kota Cimahi nomor urut 3, Ajay M Priatna- Ngatiyana memiliki popularitas dan ektabilitasas paling tinggi dari kedua pasangan calon lainnya.
Lembaga Jaringan Suara Indonesia (JSI) merilis hasil survei yang dilakukan pada 8-12 Januari 2017 terkait popularitas dan elektabilitas pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota Cimahi, dalam focus group discussion yang dihadiri politisi, pakar hukum dan akademisi, di Hotel The Edge Baros, Jalan Baros Kota Cimahi, Minggu (22/1).
Tingkat dukungan masyarakat kepada pasangan nomor tiga mencapai 37,1 persen, disusul pasangan calon, Atty Suharti dan Achmad Zulkarnain dengan 21,5 persen dan pasangan Asep Hadad Didjaya-Irma Indriyani 19,6 persen. Sementara 17,6 persen menjawab tidak tahu atau belum memutuskan dan 4,3 persen merahasiakan jawabannya.
Rudi Ruswani, Manager JSI mengatakan survei yang dilakukannya menggunakan metode multistage random sampiling, dengan jumlah responden 440 dan margin eror sekitar 4,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
”Jadi metodenya hampir sama dengan yang dilakukan lembaga lain,” ujarnya.
Menurut Rudi, kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Atty Suharti menjadi penyebab utama anjloknya elektabilitas dan popularitas pasangan nomor urut 1 ini.
Dia melanjutkan, pihaknya sudah melakukan survei sejak Oktober 2016 lalu. Dari hasil survei tersebut pasangan Atty- Azul memperoleh hasil yang tinggi, dengan angka kepuasan diatas 70 persen. ”Pada survei ke-dua, setelah kejadian OTT dan ternyata 90 persen publik mengetahui sehingga publik mengalihkan dukungannya ke pasangan lain,” katanya.
Sementara Firdaus Arifin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas) menyebutkan dari hasil survei JSI memang terlihat jika masyarakat Cimahi sudah mulai jenuh dengan rezim yang berkuasa di Cimahi. ”Hampir 15 tahun Cimahi di bawah rezim yang saat ini berlangsung, dan tidak ada perubahan yang siginifikan bagi pembangunan di Cimahi,” sebutnya.
Selain itu kata Firdaus, masyarakat Cimahi juga harus mulai berfikir cerdas dan menentukan pilihannya, jika menginginkan perubahan. Dia berharap masyarakat Cimahi untuk semakin cerdas dan bisa memilih pemimpin yang clean and clear, karena bagaimanapun memilih pemimpin yang penuh problem secara personal atau terlilit masalah hukum. ”Nantinya akan berimbas pada stabilitas pemerintahan, dan belum ada kejadian pejabat kena OTT bebas dan menang di praperadilan,” katanya. (bun/ign)
