JABAR EKSPRES – Bagi para pelaku UMKM, di awal tahun 2026 ini tengah membidik plafon modal besar namun tetap dengan beban bunga rendah, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Negara Indonesia (BNI) menjadi opsi yang sangat kompetitif.
KUR BNI sama seperti KUR dari bank lainnya, baik BRI atau Mandiri yang bisa dipinjam untuk kepentingan modal usaha bagi pelaku UMKM, salah satunya dengan plafon pinjaman sebesar Rp100 juta.
Dengan plafon hingga Rp100 juta, calon nasabah KUR BNI 2026 dapat memanfaatkannya sebagai modal kerja maupun investasi jangka panjang.
Baca Juga:Persiapan Agar Lolos CPNS 2026, Rekomendasi 4 Kanal YouTube Terbaik untuk Belajar Mandiri Gratis!Modal Usaha Tanpa Jaminan: Cek Skema KUR BRI 2026 Plafon Rp10 Juta, Cicilan Ringan di Bawah Rp200 Ribu!
Keunggulan BNI terletak pada proses verifikasi yang terstruktur serta fleksibilitas tenor yang membantu menjaga stabilitas cash flow perusahaan.
Sesuai dengan kebijakan pemerintah, KUR BNI 2026 masih mengusung suku bunga subsidi sebesar 6% efektif per tahun. Angka ini jauh di bawah bunga kredit komersial biasa, sehingga sangat membantu pengusaha mikro dalam menekan biaya operasional perbankan.
Plafon Rp100 juta ini sangat krusial bagi UMKM yang sudah stabil dan ingin meningkatkan skala bisnis, seperti membuka cabang baru atau membeli aset produksi massal.
Simulasi Angsuran KUR BNI Plafon Rp100 Juta
Untuk memudahkan Anda dalam memetakan pengeluaran bulanan, berikut adalah estimasi tabel cicilan dengan bunga 6% per tahun:
- 12 Bulan (1 Tahun) Rp 8.606.643
- 24 Bulan (2 Tahun) Rp 4.432.061
- 36 Bulan (3 Tahun) Rp 3.042.194
- 48 Bulan (4 Tahun) Rp 2.348.503
- 60 Bulan (5 Tahun) Rp 1.933.280
Disclaimer: Angka di atas bersifat estimasi. Nominal pastinya akan bergantung pada perhitungan sistem perbankan saat akad kredit dilakukan.
Kriteria dan Syarat Pengajuan Terbaru
Berdasarkan regulasi perbankan terbaru untuk tahun 2026, berikut adalah dokumen dan syarat yang perlu Anda siapkan agar pengajuan Rp100 juta diproses dengan cepat:
- Profil Usaha: Usaha telah berjalan secara aktif minimal selama 6 bulan dengan bukti produktivitas yang jelas.
- Legalitas Diri: Fotokopi e-KTP (Suami-Istri), Kartu Keluarga (KK), serta Akta Nikah bagi yang sudah berkeluarga.
- Legalitas Usaha: Wajib melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- NPWP: Mengingat plafon berada di angka Rp100 juta, kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) menjadi syarat wajib.
- Rekam Jejak Kredit: Tidak sedang memiliki kredit produktif di bank lain. Kredit konsumtif seperti KPR atau cicilan kendaraan diperbolehkan selama status kolektibilitasnya lancar.