bandungekspres.co.id, SOREANG – Anggota DPR RI Komisi X Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana menyoroti sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Dia menyebutkan, sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia secara umum masih minim.
”Karena itulah, pemerintah harus mendukung penuh agar mampu memenuhi standar pendidikan tersebut,” kata Dadang Rusdiana pada wartawan di kediamannya, kemarin (22/1).
Menurut pria yang kerap disapa Darus itu, terlebih di daerah seperti di Kabupaten Bandung, indek kemajuan pendidikan terbilang masih rendah. Bahkan, beberapa indikator penunjangnya masih banyak yang kurang dan bermasalah.
”Indek pendidikan salahsatunya diukur APK (Angka Partisipasi Kasar, Red.) dan rata-rata lama sekolah, kita belum sembilan masih delapan,” jelas pria yang membidangi sektor pendidikan, olahraga, dan pariwisata itu.
Menurutnya sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Bandung belum merata. Karena masih ditemukan siswa yang belajar dengan kondisi sekolahnya yang mengalami kerusakan sedang bahkan berat. Termasuk fasilitas penunjang lainnya sehingga dikategorikan masih tertinggal dan belum sesuai standar pendidikan.
Dia menuturkan permasalahan lain, seputar pendidikan yang muncul terkait dengan masih ditemukan jumlah guru honorer lebih banyak dibandingkan dengan guru yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dimana, kata dia kebanyakan kesejahteraan guru honorer rendah di angka Rp300 ribu.
Selain itu Darus juga menyoroti letak sekolah di Kabupaten Bandung relatif jauh dari pemukiman siswa. Sehingga, jika siswa ingin sekolah maka mereka harus menempuh perjalanan yang panjang untuk bisa sampai ke sekolah. Hal itu, kata Darus dapat berdampak pada pengeluaran tambahan orangtua siswa.
”Sekolah memang tidak mahal (gratis) tapi jarak yang jauh menuju sekolah membuat orangtua siswa harus mengeluarkan uang tambahan. Sehingga lebih banyak anak yang membantu orangtua-nya bekerja daripada sekolah,” katanya.
Darus menyebutkan permasalahan pendidikan di Kabupaten Bandung masih belum berstandar nasional khususnya bidang sarana prasarana. ”Ditambah tenaga pendidik yang status honor, itu salah satu alasan klasik pemerintah yang selalu mengaku terbatas menganggarkan dana untuk pendidikan,” pungkasnya. (gun/ign)
